Sementara itu, Bupati Pati menyampaikan Pemkab Pati telah menjalin MoU dengan Polresta Pati dan Kodim 0718/Pati. Mereka diminta ikut mengatasi angka kemiskinan dan mendukung program pertanian “10 Ton/Hektar”.
”Sebagai bagian dari penguatan di tingkat akar rumput, Babinsa dan Bhabinkamtibmas akan menerima biaya operasional Rp 500.000 per bulan, yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati Rp 300.000 dan Rp 200.000 dari APBD Provinsi,” ungkapnya.
Sedangkan Kapolresta Pati menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah terhadap peran aparat keamanan di lapangan. Menurutnya, ini merupakan pengakuan atas kerja nyata Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam menjaga ketahanan sosial dan mendampingi masyarakat.
”Dukungan ini tentu kami sambut baik. Tapi yang paling utama bukan nominalnya, melainkan kepercayaan yang diberikan kepada Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk menjadi motor penggerak perubahan di desa,” kata Kombes Jaka.
Murianews, Pati –Anggota TNI/Polri di Pati, Jawa Tengah (Jateng) ikut dilibatkan dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem. Masing-masing personel akan di jatah dana operasional Rp 500 ribu per bulan.
Hal ini terungkap dalam launching Kegiatan Konvergensi Penanganan Kemiskinan Lintas Sektor Provinsi Jawa Tengah di Pendapa Kabupaten Pati, Senin (4/8/2025). Acara itu dihadiri pimpinan daerah di eks-Karesidenan Pati.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi ini turut dihadiri oleh Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi, bersama jajaran Forkopimda eks-Karesidenan Pati, tokoh masyarakat, hingga jajaran kepala desa. Hadir pula unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai elemen penting pelaksana program di tingkat desa.
Dalam sambutannya, Gubernur Jateng menegaskan, pendekatan konvergensi merupakan strategi paling efektif dalam menekan kemiskinan ekstrem. Kasus yang angkanya masih tinggi di wilayah pedesaan termasuk Kabupaten Pati.
Penurunan angka kemiskinan di Jateng pada Maret 2025 menjadi indikator keberhasilan kolaborasi lintas sektor. Nantinya sejumlah intansi bakal bareng-bareng mengatasi kemiskinan. Termasuk Bhabinkamtibmas serta Babinsa.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menilai kehadiran dan peran Bhabinkamtibmas serta Babinsa di tingkat desa menjadi sangat vital. Terutama karena mereka mengenal langsung warga binaan dan bisa mengidentifikasi masalah secara akurat.
“Bhabinkamtibmas dan Babinsa bukan hanya aparat pengawas, tapi bagian dari solusi. Mereka mengenal betul medan sosial masyarakat, dan dapat menjadi jembatan antara kebijakan dengan kebutuhan riil warga,” ujarnya.
Bupati Pati...
Sementara itu, Bupati Pati menyampaikan Pemkab Pati telah menjalin MoU dengan Polresta Pati dan Kodim 0718/Pati. Mereka diminta ikut mengatasi angka kemiskinan dan mendukung program pertanian “10 Ton/Hektar”.
”Sebagai bagian dari penguatan di tingkat akar rumput, Babinsa dan Bhabinkamtibmas akan menerima biaya operasional Rp 500.000 per bulan, yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati Rp 300.000 dan Rp 200.000 dari APBD Provinsi,” ungkapnya.
Sedangkan Kapolresta Pati menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah terhadap peran aparat keamanan di lapangan. Menurutnya, ini merupakan pengakuan atas kerja nyata Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam menjaga ketahanan sosial dan mendampingi masyarakat.
”Dukungan ini tentu kami sambut baik. Tapi yang paling utama bukan nominalnya, melainkan kepercayaan yang diberikan kepada Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk menjadi motor penggerak perubahan di desa,” kata Kombes Jaka.
Editor: Budi Santoso
