Itu diungkapkannya saat Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengumpulkan kepala daerah se-Eks Keresidenan Pati, di Pendapa Kabupaten Pati, Senin (4/8/2025).
Mulanya, Ahmad Luthfi membuka sesi pertanyaan terkait program pengentasan kemiskinan ekstrem. Saat itu, Babinsa Desa Klakahkasihan, Kecamatan Gembong mempertanyakan data penerima bansos yang dinilai banyak tak tepat sasaran.
Padahal, pihak desa sudah sering memperbarui data penerima, tapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos) tetap sama.
Mendapat pertanyaan itu, Gubernur lalu mengkonfirmasikannya kepada Kepala Desa Klakahkasihan, Handziq Sirar. Dalam klarifikasinya, dia membenarkan itu memang terjadi di desanya.
Menurutnya, pihak desa sebenarnya sudah mengusulkan penghapusan data warga yang sudah meninggal, sudah mampu, hingga pindah domisili. Namun, tidak ada perubahan dari pusat.
”Desa sudah mengusulkan tapi tidak ada perubahan. Kenyataaanya data masih tetap begitu saja,” ungkap Handziq Sirar.
Mendengar itu, Bupati Pati Sudewo langsung mengambil alih sesi dan memberikan klarifikasi. Di kesempatan itu, ia mengungkapkan memang banyak penerima bansos dan BPJS PBI-JK dari APBN yang tak tepat sasaran.
Murianews, Pati – Bupati Pati Sudewo menyebut ada puluhan ribu peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah tak tepat sasaran.
Itu diungkapkannya saat Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengumpulkan kepala daerah se-Eks Keresidenan Pati, di Pendapa Kabupaten Pati, Senin (4/8/2025).
Mulanya, Ahmad Luthfi membuka sesi pertanyaan terkait program pengentasan kemiskinan ekstrem. Saat itu, Babinsa Desa Klakahkasihan, Kecamatan Gembong mempertanyakan data penerima bansos yang dinilai banyak tak tepat sasaran.
Padahal, pihak desa sudah sering memperbarui data penerima, tapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos) tetap sama.
Mendapat pertanyaan itu, Gubernur lalu mengkonfirmasikannya kepada Kepala Desa Klakahkasihan, Handziq Sirar. Dalam klarifikasinya, dia membenarkan itu memang terjadi di desanya.
Menurutnya, pihak desa sebenarnya sudah mengusulkan penghapusan data warga yang sudah meninggal, sudah mampu, hingga pindah domisili. Namun, tidak ada perubahan dari pusat.
”Desa sudah mengusulkan tapi tidak ada perubahan. Kenyataaanya data masih tetap begitu saja,” ungkap Handziq Sirar.
Mendengar itu, Bupati Pati Sudewo langsung mengambil alih sesi dan memberikan klarifikasi. Di kesempatan itu, ia mengungkapkan memang banyak penerima bansos dan BPJS PBI-JK dari APBN yang tak tepat sasaran.
Jumlahnya...
”Tidak hanya 10 ribu, 20 ribu, tapi berjumlah 41 ribu untuk PBI APBN (tak tepat sasaran). Yang bansos banyak sekali,” beber Sudewo.
Karena itu, dua pekan lalu pihaknya melakukan koordinasi dengan Kemensos dan Badan Pusat Statistik (BPS). Keduanya menyarankan untuk melakukan pemutakhiran data penerima bansos.
Saat itu juga pihaknya langsung mengumpulkan camat untuk mendata ulang agar saat pencairan bansos tahap III pada September sudah menggunakan data terbaru.
”Camat saya perintahkan untuk koordinasi dengan pihak desa dan PKH untuk mendata ulang (data penerima bansos). Setelah terkumpul akan saya laporkan ke Kemensos dan BPS untuk penerbitan SK (surat keputusan) penerima bansos terbaru Pertanyaan saya, Pak Kades sab Bu Kades, Pak camat sudah mengumpulkan njenengan untuk pemutakhiran data apa belum?” sebutnya.
Pertanyaan itu membuat geger seisi Pendapa Pati karena ternyata banyak kepala desa yang mengaku belum mendapatkan sosialisasi.
Beberapa kepala desa langsung menimpali sudah ada yang mendapat sosialisasi, tapi soal pembaruan data PBI-JK saja, yang bansos belum.
”Saya sudah mewanti-wanti kepada camat untuk ditindaklanjuti. Jadi kalau sudah diberi kesempatan Kemensos melakukan pendataan ulang dan tak ditindaklanjuti, mana kalau nanti saat pencarian bansos masih tidak tepat sasaran, maka jangan salahkan Mensos (Menteri Sosial) dan BPS,” tegas Sudewo.
Editor: Zulkifli Fahmi
