Maklumat tersebut dibacakan Ketua PCNU Pati didampingi seluruh pengurus seusai rapat gabungan.
Yusuf mengungkapkan, khusus berkait kebijakan sekolah lima hari yang sempat diambil bupati itu, pihaknya telah memberikan masukan dengan membentuk tim kajian akademis dari berbagai sisi, mulai regulasi, psikologis, hingga sosial.
Adapun kajian tersebut, intinya PCNU Pati tidak serta-merta menyetujui kebijakan tersebut karena mengancam keberadaan lembaga pendidikan keagamaan, yakni TPQ dan Madrasah Diniyah (Madin).
”Kami justru menekankan agar kebijakan lima hari itu dikaji ulang. Sekaligus menekankan penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi antara sekolah umum dengan TPQ atau madin,” jelasnya.
Dia pun mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat, terutama warga nahdliyin untuk senantiasa berdoa dan istigosah dari kediaman masing-masing demi Kabupaten Pati menjadi lebih baik lagi.
Murianews, Pati – Pengurus cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pati menerbitkan maklumat menjelang aksi demo 13 Agustus, Minggu (10/8/2025). Terdapat lima poin maklumat yang ditujukan kepada masyarakat, aparat keamanan, hingga Bupati Pati Sudewo.
Dalam pernyataannya, Ketua PCNU Pati KH Yusuf Hasyim mengatakan, maklumat tersebut merupakan hasil rapat gabungan jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah di kediaman Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah (Jateng) KH Abdul Ghaffar Rozin Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Pati.
Dalam kesempatan itu, juga hadir Rais Syuriyah PCNU Pati KH Minanurrohman beserta jajarannya serta jajaran Tanfidziyah PCNU.
”Maklumat ini resmi kami keluarkan untuk menyikapi kondisi sosial dan politik lokal belakangan ini. NU sebagai organisasi sosial keagamaan merasa perlu menyampaikan maklumat atas dinamika yang berkembang kepada sejumlah pihak,” ujar Kiai Yusuf.
Menurutnya, menjaga kondusifitas daerah merupakan peran bersama seluruh elemen masyarakat Pati menjelang demo 13 Agustus 2025 di Alun-Alun Pati. Itu untuk mengantisipasi situasi yang buruk dan bisa berdampak tidak baik pada keberlangsungan kehidupan di Kabupaten Pati.
Adapun poin maklumat itu yakni, pertama semua pihak harus menahan diri demi menghindari potensi konflik horizontal. Kedua, menyerukan kepada peserta aksi 13 Agustus 2025 untuk bersikap santun, tidak anarkis, dan mengedepankan akhlakul karimah dalam menyampaikan aspirasi.
Maklumat ketiga yakni menyerukan pada aparat keamanan agar menjaga kondusivitas, tidak represif, dan mengedepankan pendekatan persuasif.
Keempat, PCNU Pati meminta Bupati Pati Sudewo untuk instrospeksi dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas kebijakan yang tidak maslahah, bahkan menimbulkan madharat.
Minta Maaf Ke PCNU...
Kemudian secara khusus Bupati diminta maaf kepada PCNU Kabupaten Pati terkait klaim sepihak atas persetujuan kebijakan 5 (lima) hari sekolah.
Maklumat tersebut dibacakan Ketua PCNU Pati didampingi seluruh pengurus seusai rapat gabungan.
Yusuf mengungkapkan, khusus berkait kebijakan sekolah lima hari yang sempat diambil bupati itu, pihaknya telah memberikan masukan dengan membentuk tim kajian akademis dari berbagai sisi, mulai regulasi, psikologis, hingga sosial.
Adapun kajian tersebut, intinya PCNU Pati tidak serta-merta menyetujui kebijakan tersebut karena mengancam keberadaan lembaga pendidikan keagamaan, yakni TPQ dan Madrasah Diniyah (Madin).
”Kami justru menekankan agar kebijakan lima hari itu dikaji ulang. Sekaligus menekankan penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi antara sekolah umum dengan TPQ atau madin,” jelasnya.
Dia pun mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat, terutama warga nahdliyin untuk senantiasa berdoa dan istigosah dari kediaman masing-masing demi Kabupaten Pati menjadi lebih baik lagi.
Editor: Zulkifli Fahmi
