ASPIRASI menilai beberapa kebijakan pemerintah daerah akhir-akhir ini justru bertolak belakang dengan semangat Pembangunan yang pro rakyat. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% menjadi salah satu kebijakan yang paling menuai protes. Selain itu, penerapan sekolah lima hari dinilai tidak memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat.
Kebijakan lain yang dipersoalkan adalah penolakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebanyak 10% bagi pelaku usaha mikro. Serta sejumlah proyek Pembangunan infrstruktur publik yang dianggap tidak prioritas. Diantaranya renovasi Masjid Agung Pati dengan anggaran Rp15 miliar, padahal masjid tersebut belum lama telah direnovasi.
”Dari berbagai kebijakan yang tidak tepat sasaran itu, kami akan menyampaikan beberapa tuntutan dan penyampaian pendapat pada aksi 13 Agustus nanti,” ujar Presidium ASPIRASI wilayah Kawedanan Tayu, Gus Tomy, Senin (11/8/2025).
Menurut Gus Tomy, dari seluruh tuntutan yang diajukan masyarakat, memang ada dua yang telah dipenuhi Bupati. Namun, sebagian besar tuntutan lainnya masih belum mendapat kejelasan.
Konsolidasi internal yang dipimpin oleh Naufar Yazid memutuskan ASPIRASI akan turut turun ke jalan untuk mengawal dan menyampaikan tuntutan tersebut secara langsung. Menurut Gus Tomy, gerakan ini murni bersifat organik, tanpa intervensi atau kepentingan politik praktis.
”Kami hanya ingin kebijakan yang tidak penting dibatalkan dan anggarannya dialihkan untuk program yang bersifat prioritas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Murianews, Pati – Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI) memastikan keikutsertaannya dalam aksi demonstrasi di Alun-Alun Pati pada Rabu, 13 Agustus 2025 nanti. Mereka mendesak Bupati Pati Sudewo memenuhi sejumlah tuntutan masyarakat yang dinilai mendesak.
ASPIRASI menilai beberapa kebijakan pemerintah daerah akhir-akhir ini justru bertolak belakang dengan semangat Pembangunan yang pro rakyat. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250% menjadi salah satu kebijakan yang paling menuai protes. Selain itu, penerapan sekolah lima hari dinilai tidak memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat.
Kebijakan lain yang dipersoalkan adalah penolakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebanyak 10% bagi pelaku usaha mikro. Serta sejumlah proyek Pembangunan infrstruktur publik yang dianggap tidak prioritas. Diantaranya renovasi Masjid Agung Pati dengan anggaran Rp15 miliar, padahal masjid tersebut belum lama telah direnovasi.
”Dari berbagai kebijakan yang tidak tepat sasaran itu, kami akan menyampaikan beberapa tuntutan dan penyampaian pendapat pada aksi 13 Agustus nanti,” ujar Presidium ASPIRASI wilayah Kawedanan Tayu, Gus Tomy, Senin (11/8/2025).
Menurut Gus Tomy, dari seluruh tuntutan yang diajukan masyarakat, memang ada dua yang telah dipenuhi Bupati. Namun, sebagian besar tuntutan lainnya masih belum mendapat kejelasan.
Konsolidasi internal yang dipimpin oleh Naufar Yazid memutuskan ASPIRASI akan turut turun ke jalan untuk mengawal dan menyampaikan tuntutan tersebut secara langsung. Menurut Gus Tomy, gerakan ini murni bersifat organik, tanpa intervensi atau kepentingan politik praktis.
”Kami hanya ingin kebijakan yang tidak penting dibatalkan dan anggarannya dialihkan untuk program yang bersifat prioritas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Aksi demo...
Aksi demo 13 Agustus 2025 nanti, diperkirakan akan melibatkan lebih dari 2.000 santri dan massa pendukung. Mereka akan memadati kawasan Alun-Alun Pati sebagai pusat konsentrasi aksi, yang direncanakan berlangsung damai namun tegas dalam menyuarakan tuntutannya.
Diketahui, gerakan ini bermula dari pernyataan Bupati Sudewo dalam sejumlah kesempatan yang dianggap menantang masyarakat. Bupati mengaku tidak akan gentar dan membatalkan kebijakan meskipun didemo hingga 50 ribu massa.
Ucapan ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama dari kelompok santri dan tokoh masyarakat yang menilai sikap tersebut tidak mencerminkan pemimpin yang terbuka terhadap aspirasi rakyat.
Editor: Budi Santoso
