Dalam kasus korupsi proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DIKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada tahun 2023, Sudewo diduga terseret namanya. Pada saat itu, Sudewo masih menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Dari banyak kabar yang sudah beredar Sudewo diduga menerima komitmen fee atas pengadaan proyek. Bahkan Sudewo disebut telah mengembalikan uang hingga Rp 3 miliar. Pasca Demo Pati, isu ini semakin membiak besar.
Perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Teguh Istiyanto mendorong agar KPK dapat segera menindaklanjuti kasus tersebut. Sehingga dapat segera diketahui apakah Sudewo bersalah atau tidak.
”KPK harus lurus, kalau salah ya salah. Kalau benar ya benar,” ujar dia, Senin (18/8/2025).
Teguh juga berharap dengan adanya aksi Demo Pati, Rabu (13/8/2025) dapat membuat KPK lebih cepat dalam bertindak. Terlebih kasus tersebut telah lama mengendap.
”Harapannya KPK jangan bekerja karena situasional. Kami memberi dorongan KPK agar lebih cepat bekerja,” ucap dia.
Murianews, Pati – Usai menggelar demo Pati besar-besaran pada 13 Agustus 2025 lalu, kini Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan kasus suap kepada Bupati Pati Sudewo. Ini menjadi isu baru pasca Demo Pati digelar.
Dalam kasus korupsi proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DIKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada tahun 2023, Sudewo diduga terseret namanya. Pada saat itu, Sudewo masih menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Dari banyak kabar yang sudah beredar Sudewo diduga menerima komitmen fee atas pengadaan proyek. Bahkan Sudewo disebut telah mengembalikan uang hingga Rp 3 miliar. Pasca Demo Pati, isu ini semakin membiak besar.
Perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Teguh Istiyanto mendorong agar KPK dapat segera menindaklanjuti kasus tersebut. Sehingga dapat segera diketahui apakah Sudewo bersalah atau tidak.
”KPK harus lurus, kalau salah ya salah. Kalau benar ya benar,” ujar dia, Senin (18/8/2025).
Teguh juga berharap dengan adanya aksi Demo Pati, Rabu (13/8/2025) dapat membuat KPK lebih cepat dalam bertindak. Terlebih kasus tersebut telah lama mengendap.
”Harapannya KPK jangan bekerja karena situasional. Kami memberi dorongan KPK agar lebih cepat bekerja,” ucap dia.
Jangan Karena Viral...
Teguh juga berharap agar KPK dapat bekerja sesuai data dan fakta. Bukan karena situasi tengah viral. Apalagi hanya karena ada demo Pati.
”Jangan sampai no viral no justice. Kalau memang salah ya salah, benar ya benar,” ucap dia.
Saat coba dikonfirmasi Murianews.com, Bupati Pati Sudewo tak mengangkat telepon. Selain itu juga belum menjawab pesan yang dikirim Murianews.com, Senin (18/8/2025).
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto menyatakan kasus dugaan suap kepada Bupati Pati Sudewo masih terus berproses. Meski demikian Fitroh tidak memberikan penjelasan sejauh apa proses itu terjadi.
”(Tentang dugaan keterlibatan Bupati Pati Sudewo), kita lihat ada prosesnya lah,” tandas Fitroh, Sabtu (16/8/2025) lalu.
Fitroh juga tak menampik Bupati Pati Sudewo bakal dipanggil KPK untuk menjelaskan dugaan keterlibatannya dalam kasus ini. Namun dirinya tak mau menjelaskan kapan pemanggilan ini akan dilakukan KPK.
”(Akan dipanggil nanti?) Sudah disampaikan juru bicara KPK ya,” pungkas dia.
Editor: Budi Santoso
