Selain tak dilibatkan dalam efisiensi anggaran, Jumani dan DPRD Pati juga tidak dilibatkan dalam penyusunan Perbup tentang kenaikan PBB dan mutasi jabatan yang kini menimbulkan polemik. Bahkan Jumani hanya diminta tanda tangan mutasi ASN tanpa dilibatkan dalam penyusunan.
Anggota Pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo pun menanyakan kepada Jumani tentang kesiapannya menanggung resiko. Jumani mengaku siap menanggung resiko.
”Saya siap menanggung resiko. Tugas Sekda kan membantu Bupati Pati. Di satu sisi sekda tidak dimaksimalkan. Tapi banyak permasalahan yang saya tangani. Permasalahan semua OPD saya tangani. Yang paling banyak menandatangani surat kepegawaian. Sehari bisa ribuan,” jawab Jumani.
Murianews, Pati – Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati, Jumani, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, ternyata tidak dilibatkan dalam proses efisiensi anggaran senilai sekitar Rp 300 miliar di awal kepemimpinan Bupati Pati Sudewo.
Fakta ini terungkap dalam sidang lanjutan Panitia Khusus atau Pansus Pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pati pada Rabu (17/9/2025).
Sidang yang sempat tertunda nyaris dua pekan ini kembali dilanjutkan untuk mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Sudewo.
Dalam sidang tersebut anggota Pansus Pemakzulan Sudewo, Muhammadun mengungkapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pati dilarang mencairkan dana untuk program sebelum Bupati Pati Sudewo dilantik.
”Kebijakan dinamis dan frontal bahkan yang saya dengar sebelum dilantik itu OPD itu tidak dibolehkan mencairkan dana,” ujar Muhammadun.
Kebijakan ini dilakukan untuk mengakomodir kebijakan Bupati Pati Sudewo. Hingga akhirnya, Bupati Pati Sudewo melakukan efisiensi anggaran di beberapa OPD dan dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati. Nilainya mencapai Rp 300 miliaran.
Namun sayangnya, kebijakan ini tidak diketahui oleh DPRD Pati maupun Jumani yang saat itu masih menjabat sebagai Sekda Pati. Padahal Sekda merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
”Dua lembaga yang menangani anggaran sama sama tidak tahu (dan dilibatkan efisiensi). Tapi (Jumani) diminta untuk menandatangani perubahan anggaran 2025,” ungkap Muhammadun.
Tidak dilibatkan dalam penyusunan Perbup...
Selain tak dilibatkan dalam efisiensi anggaran, Jumani dan DPRD Pati juga tidak dilibatkan dalam penyusunan Perbup tentang kenaikan PBB dan mutasi jabatan yang kini menimbulkan polemik. Bahkan Jumani hanya diminta tanda tangan mutasi ASN tanpa dilibatkan dalam penyusunan.
Anggota Pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo pun menanyakan kepada Jumani tentang kesiapannya menanggung resiko. Jumani mengaku siap menanggung resiko.
”Saya siap menanggung resiko. Tugas Sekda kan membantu Bupati Pati. Di satu sisi sekda tidak dimaksimalkan. Tapi banyak permasalahan yang saya tangani. Permasalahan semua OPD saya tangani. Yang paling banyak menandatangani surat kepegawaian. Sehari bisa ribuan,” jawab Jumani.
Editor: Cholis Anwar
