Kombes Pol Dwi Subagio menjelaskan, penetapan pasal sudah sesuai dan telah melalui gelar perkara bersama Satgas Gakkum Polresta Pati dan Polda Jateng, serta mempertimbangkan masukan dari pihak kejaksaan.
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menegaskan aksi pemblokiran jalan yang mengganggu kepentingan umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Polri akan selalu menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun tindakan yang mengganggu ketertiban dan keselamatan orang lain akan ditindak tegas sesuai hukum.
”Sampaikan aspirasi dengan cara-cara yang bermartabat dan tidak melanggar hukum. Polda Jateng berkomitmen menegakkan hukum secara adil dan tetap humanis demi terciptanya rasa aman di tengah masyarakat,” ujarnya.
Murianews, Pati – Tersangka pemblokiran Jalan Pantura Pati-Rembang usai demo pemakzulan Bupati Pati Sudewo pada Jumat (31/11/2025) lalu bertambah. Selain Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto, seorang sopir yang berinisial I juga ditetapkan menjadi tersangka.
Ini terungkap dalam konferensi pers di Mapolda Jateng, Rabu (5/11/2025). Wakapolda Jateng Brigjen Pol Latif Usman memimpin konferensi pers tersebut. Ia didampingi Dirreskrimum Kombes Pol Dwi Subagio, Kabid Humas Kombes Pol Artanto dan Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi.
Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi mengatakan, peristiwa pemblokiran itu diawali dari aksi Masyarakat Pati Bersatu (MPB) di depan Kantor DPRD Kabupaten Pati. Aksi itu dilakukan untuk mengawal sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo.
Menurutnya, setelah hasil sidang tidak sesuai dengan tuntutan mereka, koordinator MPB menghasut massa untuk melakukan konvoi dan kemudian meelakukan pemblokiran jalur Pantura Pati–Juwana sekitar pukul 18.30 WIB.
”Aksi itu sempat menyebabkan kemacetan selama 15 menit dan mengganggu aktivitas masyarakat, hingga akhirnya dibubarkan oleh petugas,” jelas Jaka.
Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti berupa dua unit mobil, masing-masing Ford Ranger K-9365-FS dan Chevrolet D-8363-AM, serta sejumlah pakaian dan telepon genggam yang digunakan saat aksi.
Para tersangka dijerat pasal 192 ayat (1) KUHP, pasal 160 KUHP, dan pasal 169 ayat (1) dan (2) KUHP dengan ancaman maksimal 6 hingga 15 tahun penjara.
Gelar Perkara...
Kombes Pol Dwi Subagio menjelaskan, penetapan pasal sudah sesuai dan telah melalui gelar perkara bersama Satgas Gakkum Polresta Pati dan Polda Jateng, serta mempertimbangkan masukan dari pihak kejaksaan.
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menegaskan aksi pemblokiran jalan yang mengganggu kepentingan umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Polri akan selalu menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun tindakan yang mengganggu ketertiban dan keselamatan orang lain akan ditindak tegas sesuai hukum.
”Sampaikan aspirasi dengan cara-cara yang bermartabat dan tidak melanggar hukum. Polda Jateng berkomitmen menegakkan hukum secara adil dan tetap humanis demi terciptanya rasa aman di tengah masyarakat,” ujarnya.
Editor: Budi Santoso
