Selain itu, lanjut dia, warga juga mempersoalkan limbah PG Trangkil yang mengalir ke area pertanian Desa Asempapan. Ini mengakibatkan, petani garam tak bisa panen maksimal.
”Limbah PG Trangkil berupa cairan dan merugikan kelompok tani tambak. Saat musim kemarau garamnya tidak bisa dipanen. Selain itu Pembangunan desa tidak transparan. (Diduga) ini ada unsur korupsi. Kembalikan dana untuk desa,” tandas dia.
Murianews, Pati – Puluhan warga Desa Asempapan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati menggelar demo di halaman Kantor Desa, Kamis (6/11/2025). Mereka menuntut Kades Asempapan, Sukarno lengser.
Para warga menilai, Kades Asempapan bersikap arogan kepada warga. Sejumlah kebijakan dinilai tak transparan dan tak aspiratif dari seluruh warga.
Warga berbondong-bondong ke Balai Desa Asempapan dengan membawa berbagai spanduk. Isi spanduk tersebut di antaranya, ’Ojo Kakean Korupsi’, ’Dana Desa Ojo Go Bancaan’, ’Haul Makam Tidak Rugikan Rakyat’ hingga ’Limbah Limbah PG Trangkil Membunuh Petani’.
Koordinator Lapangan, Bayu Irianto memaparkan setidaknya ada empat tuntunan dalam demo tersebut. Pertama, meminta Bupati Pati Sudewo untuk mencopot dan memecat Kades Asempapan, Sukarno. Warga menilai Sukarno bersikap arogan.
Selain itu, warga juga meminta agar haul makam Mbah Panggeng dikembalikan seperti semula, saat bulan Ba'da Mulud. Waktunya tidak disamakan saat Sedekah Bumi, bulan Apit.
Ia mengaku, perubahan ini setelah Kades Asempapan menerbitkan Perdes tentang Haul Mbah Penggeng. Warga sempat menggelar Haul secara mandiri saat bulan Ba'da Mulud. Namun menurutnya, ada larangan dari pihak Kades.
”Haul dilarang. Saat kirim surat untuk doa arwah ke warga itu surat diambil lagi Pak Lurah dan anak buahnya Pak Lurah. Padahal warga swadaya sendiri. Kita tidak diperbolehkan mengaji saat haul. Alasannya merugikan rakyat. Tuntutannya perdes dihapus dan Haul dikembalikan seperti semula. tidak disamakan dengan sedekah bumi,” tutur dia.
Limbah PG Trangkil...
Selain itu, lanjut dia, warga juga mempersoalkan limbah PG Trangkil yang mengalir ke area pertanian Desa Asempapan. Ini mengakibatkan, petani garam tak bisa panen maksimal.
”Limbah PG Trangkil berupa cairan dan merugikan kelompok tani tambak. Saat musim kemarau garamnya tidak bisa dipanen. Selain itu Pembangunan desa tidak transparan. (Diduga) ini ada unsur korupsi. Kembalikan dana untuk desa,” tandas dia.
Editor: Budi Santoso
