Selain itu, Kades Sukarno juga mengaku sudah melakukan tahapan demi tahapan dalam menjalankan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa (DD). Bahkan penggunaan DD tersebut juga diumumkan di papan pengumuman desa.
”Kalau masalah pembangunan, secara Pemerintahan kan aturannya ada. Kita melakukan Musrembangdes, RAPBDes, APBDes terus infografis. Adapun pemeriksaan kan sudah ada yang berwenang, wewenangnya di Inspektorat,” tandas dia.
Sementara terkait soal limbah PG Trangkil, menurut Kades Sukarno, masalah tersebut sudah ada sejak kepala desa sebelumnya. Selain itu, ia menilai limbah tebu juga bermanfaat bagi petani sawah.
”Dengan adanya limbah itu bisa panen dua kali, tiga kali. Kalau musim kemarau gak ada bantuan dari limbah itu, ya nggak mungkin panen. Tapi itu pun saya memfasilitasi, saya tidak membuat perdes, saya tidak membuat perkades, Larangan itu itu itu. Dan saya tidak berani menutup, Karena membawa kemaslahatan. Tapi kalau tuntutan itu nanti saya fasilitasi,” tandas Kades Asempapan.
Murianews, Pati – Kepala Desa (Kades) Asempapan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Sukarno membantah tuduhan massa demo soal dirinya arogan. Pihaknya mengaku siap memimpin wilayahnya dan siap menampung aspirasi masyarakat.
Kades Asempapan Sukarno mengaku mengedepankan musyawarah dalam memutuskan kebijakan. Baik soal perubahan jadwal Haul Mbah Panggeng hingga penggunaan dana desa (DD).
”Kesewenangan-wenangan. Itu bukti dijawab yang rapat tadi malam musyawarahdi balai desa kok. Arogannya di mana? Saya berusaha adil, yang bijaksana dengan pelayanan yang tidak membedakan pembangunan dan pemerataan,” ujar Kades Sukarno, Kamis (6/11/2025).
Dijelaskannya, Perdes tentang Haul Mbah Panggeng juga berdasarkan aspirasi masyarakat. Di mana sejumlah warga meminta kepada Pemdes Asempapan untuk Haul diselaraskan dengan Sedekah Bumi, saat bulan Apit. Tidak seperti sebelumnya, bulan Ba'da Mulud.
”Perdes ini kan bukan abalan-abalan, yang dibuat, disahkan. Tetapi betul-betul lewat dari tokoh-tokoh masyarakat sebagai perwakilan masyarakat. Saya sudah menghadirkan semua kelompok, pihak makam itu dan semua tokoh-tokoh masyarakat, saya fasilitasi di desa untuk dibahas, untuk suasana yang baik. Jadi artinya kegiatan tidak liar,” tutur Kades Sukarno.
Meskipun demikian, dirinya sebagai Kades Asempapan mengaku siap menampung aspirasi masyarakat yang menggelar demo dan menolak penyelarasan dengan sedekah bumi. Aspirasi tersebut bakal dibahas dalam musyawarah desa.
”Kalau memang menghendaki, secara pribadi saya kan tidak bisa, Mas. Karena masalah-masalah besar. Nanti kita fasilitasi, kita temukan lagi (dengan masyarakat lainnya). Kita bahas, kita kaji lagi musdes,” ungkap Kades Sukrno.
Penggunaan DD...
Selain itu, Kades Sukarno juga mengaku sudah melakukan tahapan demi tahapan dalam menjalankan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa (DD). Bahkan penggunaan DD tersebut juga diumumkan di papan pengumuman desa.
”Kalau masalah pembangunan, secara Pemerintahan kan aturannya ada. Kita melakukan Musrembangdes, RAPBDes, APBDes terus infografis. Adapun pemeriksaan kan sudah ada yang berwenang, wewenangnya di Inspektorat,” tandas dia.
Sementara terkait soal limbah PG Trangkil, menurut Kades Sukarno, masalah tersebut sudah ada sejak kepala desa sebelumnya. Selain itu, ia menilai limbah tebu juga bermanfaat bagi petani sawah.
”Dengan adanya limbah itu bisa panen dua kali, tiga kali. Kalau musim kemarau gak ada bantuan dari limbah itu, ya nggak mungkin panen. Tapi itu pun saya memfasilitasi, saya tidak membuat perdes, saya tidak membuat perkades, Larangan itu itu itu. Dan saya tidak berani menutup, Karena membawa kemaslahatan. Tapi kalau tuntutan itu nanti saya fasilitasi,” tandas Kades Asempapan.
Editor: Budi Santoso
