Sementara itu, Kepala Desa Gunungsari Sudadi, menegaskan warga lebih menginginkan skema perhutanan sosial dibanding penetapan Tahura. Skema ini dinilai bisa menguntungkan ekonomi bagi warga sekaligus warga bertanggungjawab menjaga lingkungan.
Masyarakat, kata dia, telah menggarap kawasan hutan itu sejak tahun 1965 dan kembali memperluas garapan pada periode 1988–1989.
”Tulisan itu disampaikan langsung kepada tim terpadu,” jelas Sudadi.
Murianews, Pati – Warga Desa Gunungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati menolak rencana pembentukan Taman Hutan Raya di kawasan Pegunungan Muria. Alasannya, mereka khawatir lahan kebun kompi milik warga terdampak.
Penolakan rencana penetapan Taman Hutan Raya Gunung Muria tersebut terlihat dari selebaran dan baliho yang dipasang di desa tersebut. Isi baliho tersebut yakni ’Warga Gunungsari Tolak Tahura’, dan ’Petani Lereng Muria Talak Hutan Tahura.
Salah satu warga, Unun, menyebut jika kekhawatiran terbesar warga adalah masuknya investor besar ketika status hutan berubah menjadi Taman Hutan Raya. Mereka pun khawatir warga lokal terpinggirkan.
”Adanya Tahura bisa mengakibatkan masyarakat tidak bisa lagi mendapatkan hasil dari hutan. Nanti banyak investor yang masuk,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).
Selain itu, Desa Gunungsari telah memiliki beberapa objek wisata yang tengah dikembangkan melalui anggaran dari pemerintah desa. Masyarakat menilai, keberadaan Tahura justru berpotensi menghambat pengembangan wisata lokal.
”Pemerintah Desa sudah menganggarkan pembangunan wisata. Karena itu masyarakat menolak Tahura di Desa Gunungsari,” tambah Unun.
Skema perhutanan sosial...
Sementara itu, Kepala Desa Gunungsari Sudadi, menegaskan warga lebih menginginkan skema perhutanan sosial dibanding penetapan Tahura. Skema ini dinilai bisa menguntungkan ekonomi bagi warga sekaligus warga bertanggungjawab menjaga lingkungan.
Masyarakat, kata dia, telah menggarap kawasan hutan itu sejak tahun 1965 dan kembali memperluas garapan pada periode 1988–1989.
Ia memaparkan aksi tolak Taman Hutan Raya warga muncul saat tim terpadu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) datang. Warga memasang spanduk bertuliskan penolakan.
”Tulisan itu disampaikan langsung kepada tim terpadu,” jelas Sudadi.
Editor: Anggara Jiwandhana
