Geger Pembangunan Kopdes di Tambaharjo Pati, BPD Bilang Begini

Murianews, Pati – Pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih di Desa Tambaharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati tuai penolakan dari warga karena lokasinya diduga bakal mencaplok lapangan sepak bola setempat.

Salah satu pihak yang menolak yakni sejumlah warga yang mempunyai usaha dan warung di pinggir lapangan sepak bola Desa Tambaharjo. Mereka terancam ikut tergusur dengan berdirinya Gerai Kopdes Merah Putih.

Bahkan para pemilik toko di sana beberapa di antaranya sudah membongkar usahanya usai mendapatkan surat permintaan pembongkaran dari Pemdes lantaran menduduki lahan milik desa. Dari 15 toko tinggal tiga yang bertahan.

Menanggapi hal itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa (Pemdes) sepakat bakal menampung para warga yang tempat usahanya terdampak. Mereka bakal membangun sejumlah ruko di pinggir Gerai Kopdes Merah Putih.

”Kita juga mau bikin toko atau warung di sisi sepanjang sisi kanan dan sisi kiri KDMP. Ruko, warung-warung, kios kios. Kita seragamkan. Memaksimalkan aset desa guna menunjang penghasilan asli desa (PAD),” ujar anggota BPD Yibno, Selasa (6/1/2026).

Yipno menilai toko yang sebelumnya berdiri di pinggir lapangan sepakbola Desa Tambaharjo tidak mengantongi izin dan tak menyumbangkan PAD untuk desa.

”Tidak ada izin, kesepakatan, atau hak guna pakai, atau sewa tidak ada sama sekali. Bisa dikatakan liar. Tidak ada sama sekali, Retribusi tidak ada,” ungkap dia.

Sementara itu, salah satu pemilik warung yang terdampak kebijakan ini, Sutarno mengaku tak percaya dengan janji Pemdes maupun BPD. Pasalnya tidak ada bukti perjanjian hitam di atas putih.

Hitam di atas putih...

”Kios-kios ndak sepakat. Bila tidak ada hitam di atas putih. Dan biasanya itu bohong,” nilai Sutarno.

Selain itu, bila memang dibangunkan ruko, nasib ekonomi keluarganya saat pembangunan juga terancam. Keluarganya bisa tidak mendapatkan penghasilan saat pembangunan nanti.

”Selama pembangunan ruko yang bertanggungjawab atas ekonomi saya siapa. Saya masyarakat Indonesia. Orang terlantar dipelihara negara, orang sudah berdiri (mandiri) jangan ditelantarkan. Dan bangun ini harusnya pakai logika. Harusnya ada pro dan kontra antara pemdes dan BPD. Kenapa harus setuju semuanya,” tandas dia.

Editor: Cholis Anwar