Sudewo Ditangkap, Warga Pati Tumpengan di Depan Gedung KPK

Murianews, Pati – Puluhan warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) kembali mendatangi Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (12/2/2026).

Kali ini mereka tak menggelar aksi demo berapi-api. Tetapi Warga Pati itu memilih untuk menggelar tumpengan dan syukuran karena Bupati Pati Sudewo telah ditangkap KPK. Mereka berdoa dan makan bersama di depan kantor KPK.

Massa dari AMPB itu juga memberikan simbolis kalung bunga kepada perwakilan KPK yang menemuinya. Mereka masih terus melakukan pengawalan pada kasus korupsi Bupati Pati Sudewo.

Setidaknya ada 99 orang yang ikut berangkat ke KPK secara swadaya. Warga secara sukarela iuran agar dapat berangkat ke Jakarta untuk menggelar tumpengan di Gedung Lembaga anti rasuah tersebut.

Bagi mereka tumpengan itu bukanlah aksi kegembiraan. Melainkan wujud doa dan dukungan agar kasus korupsi di Pati dapat diusut tuntas.

”Kami ingin mengapresiasi KPK. Karena kami orang Jawa ya syukuran. Makanya kami memilih tumpengan untuk kemudian tumpengnya dimakan bersama-sama,” terang salah seorang perwakilan AMPB, Husaini.

Bagi Husaini terjadinya operasi tangkap tangan KPK (OTT KPK) yang ikut menyeret Bupati Pati nonaktif, Sudewo merupakan pukulan telak. Sehingga mereka berharap agar kasus itu dapat diusut tuntas.

”Kami berharap diselesaikan sampai tuntas. Sampai ke desa-desa, termasuk yang ada di koperasi. Jangan sampai nanti jadi beban. Dengan adanya kepala desa yang ikut dijadikan tersangka, maka masyarakat tentunya juga akan terdampak. Tentu ikut malu. Semoga dituntaskan,” terangnya di depan Gedung KPK.

Tumpengan...

Sementara itu, perwakilan AMPB lainnya, Syaiful Huda menyebut tumpengan itu bukanlah symbol kemenangan. Tetapi mereka bersyukur dan mendoakan agar nantinya Kabupaten Pati dapat terbebas dari korupsi.

Syaiful menyebut warga Pati geram lantaran dugaan korupsi itu melukai perasaan warga. Karena terjadi hingga ke tingkat desa. Dirinya pun berharap praktek korupsi tidak terjadi lagi di Kabupaten Pati.

”Kami meminta KPK untuk melakukan penyuluhan tentang korupsi hingga tingkat desa di Pati. Pasalnya, praktik korupsi sampe ke desa. Terbukti dengan adanya kades yang menjadi tersangka,” tandas dia.

Editor: Budi Santoso