Aktivis Pati Dikriminalisasi, Praktisi Hukum: Demokrasi Diuji

Murianews, Pati – Dinamika hukum dan demokrasi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, setahun terakhir memicu keprihatinan serius dari kalangan praktisi hukum.

Praktisi hukum sekaligus pemerhati demokrasi, Sudarsono, menilai rentetan kasus yang menjerat sejumlah aktivis merupakan ujian berat bagi iklim demokrasi di ”Bumi Mina Tani”.

Ia merinci setidaknya ada tiga rentetan peristiwa penting yang menjadi catatan selama satu tahun terakhir. Mulai dari aktivis lingkungan Pegunungan Kendeng, Gunretno dilaporkan kepolisian hingga aktivis Supriyono dan Teguh Istiyanto alias Botok cs yang menjadi terdakwa usai demo.

”Pertama, aktivis lingkungan di Pegunungan Kendeng dilaporkan ke kepolisian. Kedua, perkara Botok yang saat ini dalam proses persidangan. Ketiga, proses persidangan juga kasus wartawan yang mengalami kekerasan,” katanya.

Ia menilai, ketiga kasus tersebut menjadi ujian serius bagi demokrasi di Bumi Mina Tani ini. Menurutnya, masalah ini perlu dihadapi bersama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

”Kita sedang diuji bagaimana menyikapi demokrasi itu sendiri. Kalau saya boleh berpendapat elemen demokrasi bersatu untuk kemudian menghadapi hambatan, rintangan dan tantangan sedang dihadapi untuk dipikirkan bersama-sama,” ujarnya.

Sudarsono menegaskan perjuangan yang dilakukan Botok Cs merupakan bentuk kebebasan berdemokrasi untuk memperjuangkan keadilan pajak. Namun justru perjuangan tersebut akhirnya dihadapkan dengan persoalan hukum.

Pengayom...

”Perlu pemahaman bersama apa yang diperjuangkan mas Botok itu yang dirasakan masyarakat banyak. Semestinya sebagai pengayom, penggunaan instrumen pidana adalah yang terakhir dari penggunaan instrumen yang lain. Apakah polisi menggunakan instrumen terakhir, atau ada kepentingan politik di dalamnya tidak bisa menjawab soal itu,” tegasnya.

Terkait persoalan ini, Ia pun berharap di tangan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra demokrasi di Kabupaten Pati lebih baik. Menurutnya, perlu semacam gugus tugas yang bisa menjembatani antara masyarakat bawah dengan instrumen kekuasaan.

”Dengan begitu aspirasi dan kekuasaan itu nyambung. Jangan sampai isu yang lama, Bupati dikelilingi orang-orang soal kredibilitas nya juga dipertanyakan. Jadi hal saya berharap tidak terulang di kepemimpinannya Pak Chandra,” pungkasnya.

Editor: Cholis Anwar