Pelaku UMKM di Pati yang Beromset Rp 6 Juta Bakal Terkena Pajak

Murianews, Pati – Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang beromset Rp 6 juta ke atas bakal dikenakan pajak. Raperda tentang pemungutan pajak UMKM ini tengah digodok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dan DPRD  Pati sepakat merevisi aturan terkait pajak. Termasuk di dalamnya pajak UMKM.

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengungkapkan, aturan ini nantinya mengatur soal pajak bagi UMKM.  Ia menyebut pelaku UMKM yang dikenakan pajak yakni yang memiliki pendapatan di atas Rp 6 juta per bulannya.

”Tentang pajak UMKM. Jadi kita menentukan batas untuk UMKM itu Rp 6 juta,” katanya saat ditemui usai Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Pati, Rabu (20/5/2026).

Chandra memaparkan batasan angka sebesar Rp6 juta yang dikenakan pajak tersebut cukup tinggi. Menurutnya, batasan itu tergolong tinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Muria Raya.

”Kita bandingkan daerah lain seperti Rembang Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta. Kudus sekitar Rp 4,5 juta. Pati termasuk yang paling tinggi batasnya untuk mereka tidak kena pajak,” ungkap Chandra.

Wakil Ketua DPRD Pati, Bambang Susilo menambahkan aturan tersebut saat ini masih dibahas dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

”Itu bahas oleh Bapemperda bersama eksekutif. Parameter yang dipakai untuk menentukan mana-mana pengusaha yang wajib pajak,” tuturnya.

Wajib pajak...

Pihaknya masih belum bisa memastikan kriteria wajib pajak. Pasalnya saat ini masih dibahas terkait yang wajib kena pajak.

”Dirancang awal Rp 6 juta on cek per bulan. Jadi itu pedagang kena semua itu. Jadi masih dibahas. Segitu perlu ada parameter,” terangnya.

Ia menjelaskan angka Rp 6 juta itu merupakan omset pendapatan. Angka tersebut disesuaikan dengan peraturan di dalam perundang-undangan sesuai pajak daerah.

”Besaran disampaikan secara teknis bapemperda. Masih dibahas belum diputuskan,” pungkas Bambang.

Editor: Cholis Anwar