Ia menilai, peningkatan mutu pendidikan membutuhkan peranan semua pihak. Terlebih di Indonesia ada sekitar 439 ribu sekolah yang tersebar dari Aceh hingga Papua.
”Ada 439 ribu sekolah dari Aceh hingga Papua. Sebanyak 60 persen merupakan sekolah swasta. Sementara 40 persennya merupakan sekolah negeri,” ujarnya.
Pihaknya meminta semua pihak untuk bersama-sama menangani permasalahan pendidikan. Sehingga ke depannya pendidikan menjadi lebih bermutu.
Murianews, Kudus – Wamendikdasmen Fajar Riza Ulhaq memberikan penjelasan terkait sekolah rusak di Indonesia yang tak kunjung dapat langsung diperbaiki.
Hal itu dikarenakan, selama ini perbaikan sekolah hanya diselesaikan oleh satu kementerian saja. Yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
”Selama ini renovasi sekolah hanya dilakukan Kementerian PUPR. Tetapi kalau ada sekolah rusak, yang disorot kami (Kemendikasmen),” katanya, Jumat (29/11/2024).
Ia menambahkan, pihaknya sudah melaporkan kabar ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Kemendikasmen meminta agar mengalihkan skema perbaikan sekolah rusak dari yang awalnya ditangani Kementerian PUPR ke Kemendikasmen.
”Supaya perbaikan sekolah bisa teratasi dengan cepat. Kemudian kami dari Kemendikasmen melakukan monitoring. Tujuannya memberdayakan sekolah di daerah,” sambungnya.
Ia menambahkan, pihaknya bersama Mendikdasmen Abdul Mu’ti ingin menciptakan keadilan bagi pendidikan yang bermutu. Ia tak ingin pendidikan yang baik justru memperlebar kesenjangan.
”Pendidikan tidak boleh memperpanjang ketimpangan. Peran negara penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” terangnya.
Peningkatan Mutu Pendidikan...
Ia menilai, peningkatan mutu pendidikan membutuhkan peranan semua pihak. Terlebih di Indonesia ada sekitar 439 ribu sekolah yang tersebar dari Aceh hingga Papua.
”Ada 439 ribu sekolah dari Aceh hingga Papua. Sebanyak 60 persen merupakan sekolah swasta. Sementara 40 persennya merupakan sekolah negeri,” ujarnya.
Pihaknya meminta semua pihak untuk bersama-sama menangani permasalahan pendidikan. Sehingga ke depannya pendidikan menjadi lebih bermutu.
”Permasalahan sekolah yang bocor, gaji dan tunjangan guru yang telat dan beragam permasalahan lain tidak bisa langsung ditangani penerintah pusat. Maka perlu peran serta dari berbagai pihak,” imbuhnya.
Editor: Dani Agus
