Ke depannya pihaknya akan melaksanakan musyawarah kembali untuk mencari solusi. Pihaknya siap untuk transparan.
”Segera akan kami umumkan nama-nama dan jumlah penerima. Termasuk per orangnya dapat berapa akan kami sampaikan. Nanti akan kami hadirkan semua pihak terkait,” imbuhnya.
”Kami bukan tidak mau, melainkan bersedia tetapi besaran potongannya enam persen. Bukan 30 persen yang menurut saya terlalu memberatkan,” katanya, Selasa (19/8/2025).
Selain itu ia ingin adanya kejelasan nama-nama guru dan karyawan yang menerima uang dari iuran para guru yang telah memiliki tunjangan. Sehingga menurutnya ada kejelasan.
”Sampai saat ini kami masih belum tahu penerimanya dan ada berapa jumlah yang menerima,” sambungnya.
Ia membandingkan situasi ini dengan situasi tahun lalu saat dirinya belum menerima tunjangan. Pada tahun lalu, ia tak pernah menerima uang dari rekan guru yang saat itu sudah memiliki tunjangan.
”Tahun lalu sebelum saya dapat tunjangan, itu saya pribadi tidak mendapatkan pemberian uang dari teman-teman yang saat itu sudah mendapatkan tunjangan,” terangnya.
Ia bersedia memberikan iuran melalui potongan tunjangan sertifikasi PPG yang didapatkannya. Hanya besarannya enam persen, bukan 30 persen.
”Apalagi menurut saya dasar hukum 30 persennya dari mana, pihak yayasan tidak bisa menunjukkan. Regulasinya belum jelas,” imbuhnya.
Murianews, Kudus – Rencana pemotongan tunjangan guru SDIT Al Kautsar, Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus dipotong hingga 30 persen. Pemotongan dengan jumalh etrsebut ,dirasa Sebagian guru, cukup memberatkan.
Namun, menurut pihak Yayasan Terpadu Ali bin Abi Tholib potongan tungan itu tidak bersifat mutlak. Artinya, pihak yang keberatan boleh mengajukan surat keberatan.
Ketua Yayasan Terpadu Ali bin Abi Tholib, Rusman menyampaikan iuran atau pemotongan 30 persen murni diberikan untuk guru yang belum mendapatkan tunjangan. Sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan guru tersebut seperti membeli alat tulis, buku, seragam dan lainnya.
”Gaji guru di yayasan kan sedikit. Sehingga perlu ada hal semacam ini. Itupun kami dari yayasan tidak meminta. Semuanya murni untuk guru,” katanya, Selasa (19/8/2025).
Ia menjelaskan, iuran tersebut tidak bersifat mutlak. Artinya pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan surat keberatan.
”Surat itu nantinya saya sampaikan ke pengurus yayasan sebagai pertimbangan,” ujarnya.
Ia membenarkan memang saat ini belum ada kejelasan terkait nama-nama penerimanya. Sebab, data nama penerima masih berada di sekolah masing-masing, yakni pada jenjang TK, SD, dan SMP.
”Data nama-nama penerimanya belum disampaikan ke yayasan,” sambungnya.
Cari solusi...
Ke depannya pihaknya akan melaksanakan musyawarah kembali untuk mencari solusi. Pihaknya siap untuk transparan.
”Segera akan kami umumkan nama-nama dan jumlah penerima. Termasuk per orangnya dapat berapa akan kami sampaikan. Nanti akan kami hadirkan semua pihak terkait,” imbuhnya.
Sementara salah seorang guru SDIT Al Kautsar menyampaikan, ia bukan tidak mau memberikan 30 persen tunjangan sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) kepada guru lain yang belum mendapatkan sertifikasi. Hanya, menurut dia besaran 30 persen memberatkan.
”Kami bukan tidak mau, melainkan bersedia tetapi besaran potongannya enam persen. Bukan 30 persen yang menurut saya terlalu memberatkan,” katanya, Selasa (19/8/2025).
Selain itu ia ingin adanya kejelasan nama-nama guru dan karyawan yang menerima uang dari iuran para guru yang telah memiliki tunjangan. Sehingga menurutnya ada kejelasan.
”Sampai saat ini kami masih belum tahu penerimanya dan ada berapa jumlah yang menerima,” sambungnya.
Ia membandingkan situasi ini dengan situasi tahun lalu saat dirinya belum menerima tunjangan. Pada tahun lalu, ia tak pernah menerima uang dari rekan guru yang saat itu sudah memiliki tunjangan.
”Tahun lalu sebelum saya dapat tunjangan, itu saya pribadi tidak mendapatkan pemberian uang dari teman-teman yang saat itu sudah mendapatkan tunjangan,” terangnya.
Ia bersedia memberikan iuran melalui potongan tunjangan sertifikasi PPG yang didapatkannya. Hanya besarannya enam persen, bukan 30 persen.
”Apalagi menurut saya dasar hukum 30 persennya dari mana, pihak yayasan tidak bisa menunjukkan. Regulasinya belum jelas,” imbuhnya.
Editor: Cholis Anwar
