Gerakan Pangan Murah Pemkab Kudus akan Disempurnakan Jadi Seperti Ini
Wiwid Widia Yulhendrik
Rabu, 22 Juli 2026 15:17:00
Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
Murianews, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus bakal segera menindaklanjuti hasil riset Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kudus terkait pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Riset tersebut menyimpulkan program GPM efektif membantu masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah.
Bupati Kudus Samani Intakoris mengatakan, hasil riset mahasiswa tersebut memuat tujuh rekomendasi yang akan dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan GPM. Menurutnya, rekomendasi itu akan segera dikaji organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
”Alhamdulillah DEMA UIN sudah mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi untuk Kabupaten Kudus. Kami ucapkan terima kasih dan beberapa catatan akan langsung kami tindak lanjuti. Kami lakukan intervensi dan langkah-langkah yang diperlukan,” ujarnya usai menerima hasil kajian di Pendopo Kabupaten Kudus, Rabu (22/7/2026).
Salah satu rekomendasi yang disampaikan yakni pemerataan lokasi pelaksanaan agar tidak hanya terpusat di satu titik. Dengan begitu, masyarakat di berbagai wilayah dapat lebih mudah mengakses bahan pokok dengan harga terjangkau.
Selain itu, mendorong Pemkab mengoptimalkan potensi pertanian dan peternakan lokal. Menurut Samani, masih ada sejumlah komoditas pangan yang dipasok dari luar daerah sehingga perlu mulai dikembangkan di Kabupaten Kudus.
tidak terpusat...
”Kalau bisa gerakan ini tidak hanya terpusat di satu tempat. Kemudian ada peluang untuk mengembangkan komoditas yang selama ini masih didatangkan dari luar daerah, termasuk hasil pertanian dan peternakan,” katanya.
Ia memastikan rekomendasi tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui kajian teknis dinas terkait.
”Segera, secepatnya. Dispertan nanti melakukan kajian-kajian dari hasil rekomendasi itu sehingga diketahui langkah apa yang harus dilakukan,” ucapnya.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Sosial dan Politik DEMA UIN Sunan Kudus, Muhammad Rifqi Asofi mengatakan kajian tersebut menunjukkan Gerakan Pangan Murah mendapat respons sangat positif dari masyarakat.
”Berdasarkan data yang kami gunakan, inflasi year on year Kabupaten Kudus berada di kisaran 2,83 persen. Karena itu kami ingin mengetahui sejauh mana Gerakan Pangan Murah memberikan dampak terhadap masyarakat. Survei dilakukan terhadap 50 responden yang terdiri atas 30 pembeli dan 20 penjual GPM,” katanya.
Hasil kajian menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap GPM berada pada kategori sangat tinggi. Dari 15 indikator yang dikelompokkan dalam tujuh kategori penilaian, tidak ditemukan penolakan dari responden terhadap program itu.
Responden...
Sebanyak 70 persen responden juga berpendapatan Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan, sehingga GPM dinilai membantu meringankan pengeluaran rumah tangga.
Presma DEMA UIN Sunan Kudus Ahmad Thoyyib Sertiyansyah berharap hasil kajian tersebut tidak berhenti sebagai dokumen akademik, tetapi menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyempurnakan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah.
”Kami berharap hasil penelitian ini bisa berdampak kepada masyarakat dan menjadi masukan bagi pemerintah. DEMA akan terus mengawal implementasi rekomendasi yang telah kami sampaikan agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat,” imbuhnya.
Editor: Anggara Jiwandhana
