Netralitas Jokowi Dipertanyakan Komite HAM PBB, Ini Kata Hasto

Murianews, Jakarta – Komite HAM PBB atau CCPR Bacre Waly Ndiaye menyinggung netralitas Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Pilpres 2024 saat sidang Komite PBB CCPR di Jenewa Swiss, pekan lalu (12/3/2024).

Mulanya, Bacre Waly menyoroti soal berubahnya aturan batas usia Capres-Cawapres melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum proses pendaftaran kontestan Pilpres 2024.

”Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan, membolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan,” kata Ndiaye dikutip dari situs UN Web TV, Selasa (19/3/2024).

Ia kemudian menanyakan, apakah ada upaya dari Pemerintah Indonesia untuk menyelidiki adanya dugaan intervensi dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Namun, saat perwakilan Indonesia yang hadir di sidang tersebut yakni Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tri Tharyat, tak menjawab pertanyaan Ndiaye saat diberi kesempatan.

Momen tersebut kemudian memantik Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk turut berkomentar. Menurutnya, dinamika yang terjadi dalam Pilpres 2024 memang menjadi sorotan dunia.

”Apa yang terjadi akan ditangkap termasuk oleh lembaga-lembaga dunia. Karena kita telah meratifikasi tentang pentingnya penghormatan terhadap hak kedaulatan rakyat di dalam,” kata Hasto dikutip dari Suara.com, Senin (18/3/2024).

Menurutnya, munculnya komentar kritis yang menyoroti dinamika Pemilu 2024 sangat wajar. Ia juga menyinggung komentar kritis yang disampaikan Pakar Politik Senior Ikrar Nusa Bhakti.

”Maka muncul pendapat para pakar termasuk profesor Ikrar Nusa Bhakti yang sangat baik sebagai seruan moral bahwa kita ini adalah suatu negara yang kita adalah pemilik-pemilik dari negara ini, jangan mau dikalahkan oleh satu keluarga,” ujarnya.

Hasto menilai, pernyataan-pernyataan itu menjadi hal baik untuk mendorong pihak-pihak mengungkap kebenaran yang terjadi dalam Pemilu 2024.

”Itu adalah satu obor yang sangat baik bagi kita untuk bergerak di dalam mewujudkan kebenaran di dalam politik melalui pemilu. Karena pemilu, siapapun yang merekayasa artinya membunuh masa depan kita,” sambungnya.