Murianews, Jakarta – Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengaku lemas mengetahui proses izin penyelenggaraan event di Indonesia begitu ruwet alias berbelit-belit.
Ia menyebut, uang pelaku penyelenggara event sudah habis duluan sebelum acara berlangsung hanya karena mengurus perizinan.
Itu ia ungkapkan dalam acara peluncuran digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event, seperti disiarkan di Kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian membandingkan dengan proses perizinan di Singapura. Di mana, Negeri Singa itu lebih cepat dalam proses penyelenggaraan event.
’’Kenapa, saya tanya ke penyelenggara, karena memang urusan perizinan kita ruwet,’’ kata Presiden Jokowi, Senin (24/6/2024).
Masalah itu tak hanya pada perizinan event musik sana, namun juga menimpa pada event olahraga. Ia menyebut, perizinan event olahraga di Indonesia juga enggak jauh dari sebelumnya.
Jokowi sendiri memang dikenal gemar mendatangi berbagai event, baik musik maupun olahraga, salah satunya MotoGP di Mandalika. Ia menyebut, penyelenggara mengeluh, izin yang harus diurus sampai berjumlah 13 izin.
”Begitu saya tanya bagaimana perizinan. Lemas saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus. Tapi namanya bukan perizinan namanya surat rekomendasi, sebenarnya sama aja perizinan sama saja itu,’’ ucap Jokowi.
Ia kemudian merinci surat apa saja yang harus disiapkan promotor MotoGP. Mulai dari surat pemberitahuan, surat persetujuan desa, surat rekomendasi dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB, IMI Pusat, Polsek, Polres, Polda NTB, dan Mabes Polri.
Ada lagi, surat dukungan dari RSUD dari NTB, Dinas Kebakaran, Bea Cukai karena mendatangkan barang dari luar Kawasan Ekonomi Kreatif NTB, UNSW.
’’Kalau ndak, izin tadi enggak keluar,’’ papar dia.
Bahkan, Jokowi menyebut, ada kasus penyelenggaraan event ditangkap KPK imbas adanya praktik suap. Suap terjadi karena tidak menggunakan sistem digitalisasi.
Padahal sebelumnya sudah dibuat Online Singel Submission (OSS), tapi karena tidak pernah dicek, enggak pernah dikontrol, sistemnya dimatikan.
’’Artinya apa? Manual lagi, ketema ketemu lagi, dan akhirnya ditangkap KPK. Ya, saat itu langsung ditangkap KPK, saya datang karena saya datang ke sana,’’ tambah dia.
Ia mengungkapkan, masalah utama penyelengaran event di Indonesia itu adalah kepastian izin yang tidak diberikan jauh-jauuh hari. Ia pun meminta penyelenggara event mengajukan izin jauh-jauh hari.
Ia juga menyebut, totalnya bisa disampaikan dalam 14 hari beberapa perizinan tadi, sehingga penyelenggara bisa mempromosikan eventnya, bisa menjual tiketnya dengan baik kalau harinya kurang bisa ditambah lagi waktu bisa memungkinkan.
’’Karena juga yang saya dengan, sering mengajukan izin hanya seminggu sebelumnya, dadakan seperti itu. Ya sulit kalau sudah didadak seperti itu,’’ kata Jokowi.
