Jelang Pilkada 2024, Kemenag Siapkan Langkah Antisipasi Konflik

Murianews, Jakarta – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 pada November 2024 mendatang, Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan langkah-langkah antisipasi konflik.

Langkah ini disiapkan, berkaca pada kontestasi politik sebelumnya. Di mana, potensi konfik muncul dengan memanfaatkan sentiment agama yang masih jadi ancaman.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syarian, Adib mengatakan, pihaknya telah merencanakan sejumlah langkah guna mengantisipasi potensi konflik yang kemungkinan terjadi.

Dalam Kegiatan Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Resolusi Konflik 2024 di Jakarta, Senin (15/7/20240, Adib mengatakan, saat ini suasana di daerah sudah mulai menghangat menjelang Pilkada 2024.

Adi menjelaskan, saat ini Kemenag telah memiliki instrument penting dalam pencegahan konflik, yakni Keputusan Menteri Agama Nomor 332 Tahun 2023. Ia pun mengimbau seluruh pihak kembali merekatkan barisan guna mencegah terjadinya konflik.

’’Semua aparatur Kemenag pusat sampai daerah, harus menjalankannya,’’ katanya, seperti dikutip di laman resmi Kemenag RI, Rabu (17/7/2024).

Menurutnya, pemerintah telah memiliki sistem guna menangani sejumlah konflik di masyarakat. Sistem tersebut akan optimal jika terdapat SDM yang mampu menjalankannya.

’’Sebuah sistem bisa optimal jika ada SDM yang menjalankannya. Agen-agen atau aktor resolusi konflik itulah yang akan menjalankan sistem itu,’’ ungkapnya.

Adib menyebutkan, diperlukan sinergi di internal Kemenag dari pusat hingga daerah serta kerja sama lintas sectoral guna membangun harmoni di tengah masyarakat.

’’Misalnya dari mulai Kepolisian, TNI, Kesbangpol (Kemendagri), hingga Kejaksaan. Kita coba membangun kolaborasi dengan instansi-instansi terkait,’’ tambahnya.

Kerja sama tersebut harus dimulai dari tingkat pusat, sehingga stakeholder di daerah dapat langsung menjalankan tugasnya.

’’Nanti, kita lakukan piloting di beberapa daerah. Sehingga jika sudah bulat, kita terapkan secara nasional. Ujungnya, kita memiliki Peta Nasional Bangun Harmoni,’’ tuturnya.

Keamanan, ketenteraman, dan harmoni menjadi modal untuk membangun bangsa. Guna mewujudkannya, diperlukan dua hal, yakni penguatan moderasi beragama dan mitigasi konflik bernuansa keagamaan.