Menurutnya, pembangunan HAM yang direncanakan tak akan terwujud bila anggaran yang dikucurkan kecil.
’’Bagaimana kalau saya bilang, saya mau bangun 10 pusat studi HAM, bangun tiga jurusan HAM, gencarkan kesadaran HAM di seluruh Indonesia setiap desa, 80 ribu desa, tapi saya tidak bisa, saya tidak dikasih fasilitas yang cukup?’’ ucap Menteri HAM.
Diketahui, Kemenkumham dimekarkan menjadi tiga kementerian, yakni Kementerian HAM, Kementerian Hukum, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Murianews, Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta agar kementeriannya mendapatkan tambahan anggaran lebih dari Rp 20 Triliun.
Ia menyebut telah membicarakan penambahan anggaran itu pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan.
’’Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun. Dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran,’’ kata dia, seperti dikutip dari Antara, Selasa (22/10/2024).
Saat menyampaikan sambutan dalam acara penyambutan di Gerha Pengayoman, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Pigai sempat menyoroti alokasi anggaran yang diberikan kepada Kementerian HAM.
’’Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka, Tim Transisi rombak itu anggaran,’’ ucap dia.
Ia pun yakin, ada penambahan anggaran untuk kementeriannya dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, baik itu secara fisik maupun nonfisik.
’’Pasti akan ada penambahan. Dan saya sudah bicara langsung dengan Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan bahwa kami akan melaksanakan pembangunan HAM, baik fisik dan nonfisik,’’ ucap Pigai.
Pigai menjelaskan, kementeriannya nanti berfokus pada pembangunan HAM di Indonesia. Pembangunan itu mencakup fisik dan nonfisik seperti pembuatan regulasi, pelindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat.
Menurutnya, pembangunan HAM yang direncanakan tak akan terwujud bila anggaran yang dikucurkan kecil.
’’Bagaimana kalau saya bilang, saya mau bangun 10 pusat studi HAM, bangun tiga jurusan HAM, gencarkan kesadaran HAM di seluruh Indonesia setiap desa, 80 ribu desa, tapi saya tidak bisa, saya tidak dikasih fasilitas yang cukup?’’ ucap Menteri HAM.
Menurut Pigai, pagu anggaran Kementerian HAM pada 2024 yang sebesar Rp 64,855 miliar tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ia meminta agar anggaran tersebut dirumuskan kembali.
Diketahui, Kemenkumham dimekarkan menjadi tiga kementerian, yakni Kementerian HAM, Kementerian Hukum, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
