Dalam rilisnya, Jokowi Jokowi sendiri menempati posisi di bawah Presiden Kenya William Ruto yang mendapat suara terbanyak. Adapun tokoh terkorup pilihan OCCRP yakni Presiden Suriah yang digulingkan Bashar Al Assad.
Kabar itu pun direspons sejumlah pihak, termasuk PDI Perjuangan (PDIP) yang menjadi tempat Jokowi memulai karir politiknya.
Menurutnya itu juga menjadi ajang pembuktian di mana aparat penegak hukum tidak pandang bulu dalam melakukan penindakan sebuah tindak kriminal.
’’Informasi awal tahun yang perlu ditanggapi KPK dan aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, tanpa pandang bulu untuk membangun pemerintahan yang bersih dan kuat,’’ kata Djarot seperti dikutip dari Liputan6.com, Rabu (1/1/2025).
Djarot menilai, pemeriksaan lebih lanjut juga diperlukan untuk menguji keakutaran data dari OCCRP tersebut.
’’Sekaligus untuk menguji akurasi data dari lembaga tersebut,’’ ucapnya.
Murianews, Jakarta – Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam nominasi tokoh pimpinan dunia paling korup menurut Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Dalam rilisnya, Jokowi Jokowi sendiri menempati posisi di bawah Presiden Kenya William Ruto yang mendapat suara terbanyak. Adapun tokoh terkorup pilihan OCCRP yakni Presiden Suriah yang digulingkan Bashar Al Assad.
Kabar itu pun direspons sejumlah pihak, termasuk PDI Perjuangan (PDIP) yang menjadi tempat Jokowi memulai karir politiknya.
Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menilai hasil temuan OCCRP itu perlu ditindaklanjuti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lain.
Menurutnya itu juga menjadi ajang pembuktian di mana aparat penegak hukum tidak pandang bulu dalam melakukan penindakan sebuah tindak kriminal.
’’Informasi awal tahun yang perlu ditanggapi KPK dan aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, tanpa pandang bulu untuk membangun pemerintahan yang bersih dan kuat,’’ kata Djarot seperti dikutip dari Liputan6.com, Rabu (1/1/2025).
Djarot menilai, pemeriksaan lebih lanjut juga diperlukan untuk menguji keakutaran data dari OCCRP tersebut.
’’Sekaligus untuk menguji akurasi data dari lembaga tersebut,’’ ucapnya.
Komentar Projo...
Sementara itu, Sekjen Projo Handoko menilai, penilian OCCRP terhadap Jokowi sangat keliru.
’’Itu penilaian yang keliru. Yang mengetahui dan merasakan adalah rakyat Indonesia. Tolok ukurnya jelas, antara lain hasil pembangunan, penegakan hukum, budaya politik baru, serta harapan,’’ kata Handoko, Rabu (1/1/2024).
Sebelumnya diberitakan, OCCRP merilis sejumlah tokoh masuk dalam nominasi kejahatan terorganisir dan terkorup 2024. Salah satunya yakni Jokowi.
Dalam rilisnya, OCCRP menasbihkan Bashar Al Assad Presiden Suriah yang digulingkan sebagai pimpinan terkorup 2024. Sementara, suara terbanyak dalam nominasi Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption yakni Presiden Kenya William Ruto.
Jokowi sendiri menempati posisi di bawah William Ruto. Di bawah Jokowi ada Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasin, dan pebisnis India Gautam Adani.
Mereka masuk dalam finalis kategori ’’Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption’’ yang dirilis oleh OCCRP.
’’Kami meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan lainnya di jaringan global OCCRP,’’ tulis OCCRP dalam rilisnya.
OCCRP mengungkapkan penghargaan ini diberikan kepada tokoh-tokoh yang dianggap mendukung korupsi dan kejahatan terorganisir yang menciptakan ketidakstabilan global.
Tanggapan Jokowi...
Menanggapi itu, Jokowi justru heran dan bertanya-tanya. Ia pun meminta pihak yang mengklaim itu untuk membuktikannya.
’’Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa,’’ katanya di Solo, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024) seperti dikutip dari Antara.
Menurut dia, saat ini banyak fitnah yang datang kepada dirinya.
’’Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan?’’ katanya.
Disinggung soal adanya muatan politis dibalik nominasi itu, Jokowi justru melemparkan tawa terhadap wartawan dan menyanyakan itu langsung ke OCCRP.
’’Ya ditanyakan saja. Orang bisa pakai kendaraan apapun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai,’’ katanya.
Bahkan menurut dia, pihak tertentu bisa memanfaatkan organisasi masyarakat untuk melemparkan tuduhan tersebut.
’’Bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu ya,’’ katanya.
