Akibatnya, gas melon untuk orang miskin itu sudah sulit didapatkan. Kondisi ini membuat masyarakat harus antre untuk memperoleh elpiji di pangkalan lantaran susah mendapatkan gas tersebut di pengecer.
Anggota Komisi XII DPR RI Zulfikar Hamonangan meminta agar kebijakan larangan pengecer jual elpiji 3 kg dicabut.
Ia menyebut, kebijakan itu telah nyata membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Tak hanya itu kebijakan tersebut juga disebutnya membuat elpiji 3 kg langka.
”Hari ini betul-betul sedang heboh persoalan masalah kelangkaan gas 3 kilogram, saya memohon dalam rapat pertemuan hari ini cabut segera, cabut, tarik dan sampaikan kepada Pertamina untuk menunda sementara pemberian izin kepada pengecer itu,” kata Zulfikar.
Murianews, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahada ceramahi Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya terkait dinamika kebijakan Elpiji 3 kg.
Hal itu disampaikan Bahli dalam sambutannya di acara pembukaan Rakernas Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Sabtu (8/2/2025).
Bambang Patijaya diketahui merupakan anggota Fraksi Golkar DPR RI. Ia bertugas menjadi Ketua Komisi XII yang membidangi ESDM.
Bahlil melontarkan ceramahnya itu usai dirinya menjadi sorotan karena kebijakan pelarangan penjualan gas Elpiji 3 kg oleh pengecer. Sementara Komisi XII merupakan mitra Kementerian ESDM.
Mantan Menteri Investasi itu mengibaratkan dinamika itu sebagai momentum untuk menguji loyalitas anak buahnya.
”Ketua Komisi XII ada? Bapak sebagai Ketua Komisi XII yang utamanya Partai Golkar ngomong juga seperti ini,” kata Bahlil seperti dikutip dari Antara.
Bahlil kemudian memperumpamakan Partai Golkar sebagai sebuah kapal. Ia pun meminta para kadernya untuk mencegah ”kapal” itu karam.
”Hati-hati! Ini ibarat sebuah kapal. Jangan teman-teman pikir kapal ini memasuki karam,” lanjutnya.
Jalankan Instruksi Presiden...
Bahlil kemudian menjelaskan maksud dari pernyataannya itu. Ia menyebut momen dinamika kebijakan Elpiji 3 kg sebagai kesempatan seorang ”nakhoda” untuk menguji ”anak buah kapal”
Menurutnya, ada ”anak buah kapal” yang taat pada tujuan ”kapal” dan ada yang meloncat karena kapal itu miring. Bahkan, ada juga yang mendorong-dorong agar ”kapal” terbalik.
”Cuma nakhoda yang satu ini kan sudah sering bermain di ombak-ombak itu. Jadi insyaallah, no problem. Enggak ada masalah, saya pikir,” kata dia.
Bahlin menjelaskan, kebijakan yang melarang Elpiji 3 kg dijual di tingkat pengecer sebelumnya dilakukan untuk memastikan memastikan subsidi tepat sasaran kepada rakyat.
Menurutnya, apa yang dilakukannya juga merupakan instuksi Presiden Prabowo Subianto untuk efisiensi penyaluran subsidi.
Namun, dia pun meminta maaf kepada masyarakat karena mengeluarkan kebijakan yang tiba-tiba.
”Ini yang kemudian sekarang kita ubah bertahap, kita lakukan penataan agar tetap mereka bisa berjalan dan sekarang mereka sudah bisa berjalan,” kata dia.
Kritik Komisi XII DPR RI
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memutuskan melarang penjualan gas elpiji 3 kg bersubsidi ke tingkat pengecer. Larangan itu diputuskan pada 1 Februari 2025.
Akibatnya, gas melon untuk orang miskin itu sudah sulit didapatkan. Kondisi ini membuat masyarakat harus antre untuk memperoleh elpiji di pangkalan lantaran susah mendapatkan gas tersebut di pengecer.
Anggota Komisi XII DPR RI Zulfikar Hamonangan meminta agar kebijakan larangan pengecer jual elpiji 3 kg dicabut.
Ia menyebut, kebijakan itu telah nyata membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Tak hanya itu kebijakan tersebut juga disebutnya membuat elpiji 3 kg langka.
”Hari ini betul-betul sedang heboh persoalan masalah kelangkaan gas 3 kilogram, saya memohon dalam rapat pertemuan hari ini cabut segera, cabut, tarik dan sampaikan kepada Pertamina untuk menunda sementara pemberian izin kepada pengecer itu,” kata Zulfikar.
