Sebagaimana diketahui, Presiden menginstruksikan agar APBN dan APBD 2025 diefisiensikan. Itu sebagaimanan termaktub dalam Inpres Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
”Beda lah, beda,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah yang ditemui di Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Murianews, Jakarta – Kendati pemerintah memblokir anggaran pembangunan IKN, rencana pemindahan ibu kota ke sana masih jalan terus.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia usai Rakernas Partai Golkar 2025 di Kantor DPP partai berlogo pohon beringin itu di Jakarta, Sabtu (8/2/2025).
Ia mengatakan, ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke IKN pada 2028 mendatang. Target tersebut, Bahlil melanjutkan, sudah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
Di kesempatan itu, Bahlil juga mengklaim proses penyelesaian pembangunan IKN masih terus berlanjut.
”Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU,” kata Bahlil seperti dikutip dari Antara.
Meski begitu, Bahlil tak bisa memberikan komentar lebih jauh soal pembangunan IKN. Menurutnya, tak semua ketua umum partai mengerti pembangunan IKN di Kalimantan Timur itu.
”Jangan merasa seperti karena ketum partai semua ngerti. Enggak juga,” kata dia.
Bukan Efisiensi Anggaran...
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan pemblokiran anggaran pembangunan IKN bukan karena efisiensi anggaran.
Sebagaimana diketahui, Presiden menginstruksikan agar APBN dan APBD 2025 diefisiensikan. Itu sebagaimanan termaktub dalam Inpres Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
”Beda lah, beda,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah yang ditemui di Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Menurut dia, pemblokiran tersebut merupakan mekanisme umum yang biasa dilakukan di awal tahun, serta memastikan dana yang diblokir bukan bagian dari operasional.
