Menurutnya, tidak ada upaya nyata untuk mengatasi penyebab utama banjir, seperti kerusakan tanggul, buruknya sistem drainase, dan tidak adanya masterplan penanggulangan banjir yang konkret.
”Kami tidak menemukan dalam RPJMD ini langkah komprehensif yang mencerminkan kesungguhan pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah ini secara permanen,” lanjut Misbah.
Selain itu, PPP juga menyoroti krisis air bersih yang rutin terjadi setiap musim kemarau. Warga harus membeli air bersih dengan harga mahal, bahkan sampai menjual ternak atau hasil panen untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Mereka menilai, RPJMD belum menunjukkan adanya rencana serius dan terstruktur untuk menyediakan akses air bersih yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat, terutama di daerah rawan kekeringan.
Tak hanya itu, PPP juga menyoroti persoalan pengangguran dan kemiskinan. Mereka mempertanyakan strategi pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai, terutama bagi usia produktif yang jumlahnya terus meningkat.
Murianews, Grobogan – Banjir Grobogan, Jawa Tengah yang kerap terjadi mendapatkan kritikan keras dari anggota DPRD setempat.
Dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaikan pandangan umum atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Grobogan, Senin (2/6/2025) sejumlah fraksi menyampaikan kritikannya terkait penanganan banjir Grobogan.
Salah satunya dilontarkan Juru bicara Fraksi PPP Muhammad Misbah. Ia menyoroti banjir yang terus berulang.
Tak hanya terjadi di Kecamatan Gubug maupun Kecamatan Tegowanu, banjir juga menyasar perkotaan Kecamatan Purwodadi.
”Kejadian ini sungguh memprihatinkan. Bagaimana mungkin simbol pemerintahan dikepung banjir berkali-kali tanpa ada solusi yang tuntas?” ujar dia.
Ia menilai, selama ini pemerintah daerah hanya merespons bencana banjir secara insidental, seperti membagikan bantuan sembako, mendirikan dapur umum, atau memberikan benih gratis, tanpa menyentuh akar persoalan.
Penyebab Utama Banjir...
Menurutnya, tidak ada upaya nyata untuk mengatasi penyebab utama banjir, seperti kerusakan tanggul, buruknya sistem drainase, dan tidak adanya masterplan penanggulangan banjir yang konkret.
”Kami tidak menemukan dalam RPJMD ini langkah komprehensif yang mencerminkan kesungguhan pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah ini secara permanen,” lanjut Misbah.
Selain itu, PPP juga menyoroti krisis air bersih yang rutin terjadi setiap musim kemarau. Warga harus membeli air bersih dengan harga mahal, bahkan sampai menjual ternak atau hasil panen untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Mereka menilai, RPJMD belum menunjukkan adanya rencana serius dan terstruktur untuk menyediakan akses air bersih yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat, terutama di daerah rawan kekeringan.
Tak hanya itu, PPP juga menyoroti persoalan pengangguran dan kemiskinan. Mereka mempertanyakan strategi pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai, terutama bagi usia produktif yang jumlahnya terus meningkat.
Bahkan, menurut Misbah, ada perusahaan besar di Grobogan yang bisa menyerap ribuan tenaga kerja, namun mengalami kesulitan operasional karena kurangnya ketersediaan air dan minimnya perhatian dari pemerintah daerah.
Sementara Itu...
Sementara itu, Fraksi Hanura melalui juru bicara Sofiatul Mudhakiroh menyoroti peningkatan perekonomian daerah berbasis sektor unggulan.
Kemudian juga percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD.
”Fraksi Hanura berharap arah pembangunan tersebut dapat terlaksana secara tepat sasaran sehingga mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat serta memperbaiki kondisi jalan dan jembatan di berbagai wilayah,” ungkap dia.
Editor: Zulkifli Fahmi
