Namun, narasi itu dibantah Kejagung. Mereka menyebut tak memasukkan Nadiem dalam daftar pencarian orang (DPO) dan tak pernah menggeledah apartemen milik Nadiem.
Dalam video yang beredar, kegiatan penggeledahan itu bukan di apartemen Nadiem, melainkan milik staf khusus Nadiem.
Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, saat ini penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat yang dilakukan berbagai pihak dengan mengarahkan agar ada kajian teknis terkait pengadaan bantuan peralatan pendidikan teknologi pada 2020.
Di mana, perangkat pendidikan yang digunakan diarahkan memakai laptop berbasis system operasi chromebook. Padahal penggunaannya bukan suatu kebutuhan.
Hal itu karena pada 2019 penggunaan Chromebook tidak efektif setelah dilakukan uji coba menggunakan seribu unit Chromebook yang dilakukan Pustekom Kemendikbudristek.
Dari pengalaman itu, tim pun merekomendasikan agar tetap mengunakan sistem operasi windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan operasi sistem Chrome.
Dari sisi anggaran, Harli mengatakan pengadaan itu menghabiskan dana sebesar Rp 9,982 triliun. Anggaran itu terdiri atas Rp 3,582 triliun dana satuan pendidikan (DSP) dan sekitar Rp 6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus (DAK).
Murianews, Kudus – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan siap memberikan klarifikasi terkait kasus dugaan korupsi Chromebook yang terjad pada periode 2019-2022.
Dalam konferensi persnya, Selasa (10/9/2025), Nadiem menyatakan siap memberikan keterangan atau klarifikasinya pada penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).
”Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan,” katanya seperti dikutip dari Antara.
Ia juga siap berkomitmen untuk bersikap koorperatif selama proses hukum yang berjalan di Kejagung. Itu dilakukan demi menjernihkan persoalan dan menjaga kepercayaan pada transformasi pendidikan yang telah dibangun bersama.
Nadiem yakin, proses hukum yang berjalan akan memilah mana kebijakan yang berpotensi menyimbang dengan yang memiliki iktikad baik.
Pihaknya juga tak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Ia percaya masyarakat Indonesia berhak mendapatkan kejelasan serta keterbukaan.
”Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Saya percaya masyarakat Indonesia berhak mendapat kejelasan dan keterbukaan,” imbuhnya.
Diketahui sebelumnya, sempat beredar video yang mengeklaim penyidik kejagung tengah memeriksa dan menggeledah apartemen milik Nadiem.
Dibantah Kejagung...
Namun, narasi itu dibantah Kejagung. Mereka menyebut tak memasukkan Nadiem dalam daftar pencarian orang (DPO) dan tak pernah menggeledah apartemen milik Nadiem.
Dalam video yang beredar, kegiatan penggeledahan itu bukan di apartemen Nadiem, melainkan milik staf khusus Nadiem.
Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, saat ini penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat yang dilakukan berbagai pihak dengan mengarahkan agar ada kajian teknis terkait pengadaan bantuan peralatan pendidikan teknologi pada 2020.
Di mana, perangkat pendidikan yang digunakan diarahkan memakai laptop berbasis system operasi chromebook. Padahal penggunaannya bukan suatu kebutuhan.
Hal itu karena pada 2019 penggunaan Chromebook tidak efektif setelah dilakukan uji coba menggunakan seribu unit Chromebook yang dilakukan Pustekom Kemendikbudristek.
Dari pengalaman itu, tim pun merekomendasikan agar tetap mengunakan sistem operasi windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan operasi sistem Chrome.
Dari sisi anggaran, Harli mengatakan pengadaan itu menghabiskan dana sebesar Rp 9,982 triliun. Anggaran itu terdiri atas Rp 3,582 triliun dana satuan pendidikan (DSP) dan sekitar Rp 6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus (DAK).
