Diketahui, ratusan ribu warga Pati menggelar demo menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya, Rabu (13/8/2025). Kelompok aksi juga mendesak DPRD Pati untuk mengeluarkan hak angket pemakzulan Sudewo.
Di sisi lain, Bupati Pati Sudewo menegaskan tak akan mengundurkan diri meski ada tuntutan dari para pengunjuk rasa. Sebab, ia dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis.
”Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya,” ujarnya di Pati.
Meski begitu, ia menyatakan tetap menghormati proses politik yang tengah berjalan di DPRD Kabupaten Pati, termasuk hak angket yang diajukan oleh anggota dewan.
”DPRD memiliki hak angket dan saya menghormati paripurna tersebut,” tegasnya.
Murianews, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang menjadi ujung demo 13 Agustus di Kabupaten Pati, Jawa Tengah harusnya tak terjadi.
Menurutnya, Sudewo masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kebijakannya yang dianggap kurang baik itu. Selain itu, ada kesempatan bagi Sudewo untuk lebih banyak melibatkan publik dalam membuat kebijakan selanjutnya.
”Menurut pandangan saya kasus pati ini tidak harus berakhir sampai dengan DPRD setempat mengeluarkan hak menyatakan pendapat kemakzulan terhadap bupati,” katanya seperti dikutip dari Antara, Kamis (14/8/2025).
Ia menilai kesempatan itu dilakukan dengan proses saling kontrol serta check and balance antara eksekutif dan legislatif.
”Bisa dilakukan proses yang saling kontrol, saling imbang, checks and balances antara eksekutif dan legislatif di sana dengan memperbaiki sejumlah kebijakan bupati yang selama ini mungkin dianggap kurang baik,” ujarnya.
Rifwinizamy menilai, Sudewo yang baru menjabat kurang dari setahun itu masih bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dalam menjalankan roda pemerintahannya.
”Waktu satu tahun kurang terhadap jabatan Mas Sudewo sebagai Bupati Pati mestinya masih diberi kesempatan untuk beliau memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik,” kata Rifqinizamy.
Didemo Warga...
Diketahui, ratusan ribu warga Pati menggelar demo menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya, Rabu (13/8/2025). Kelompok aksi juga mendesak DPRD Pati untuk mengeluarkan hak angket pemakzulan Sudewo.
Di sisi lain, Bupati Pati Sudewo menegaskan tak akan mengundurkan diri meski ada tuntutan dari para pengunjuk rasa. Sebab, ia dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis.
”Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya,” ujarnya di Pati.
Meski begitu, ia menyatakan tetap menghormati proses politik yang tengah berjalan di DPRD Kabupaten Pati, termasuk hak angket yang diajukan oleh anggota dewan.
”DPRD memiliki hak angket dan saya menghormati paripurna tersebut,” tegasnya.
