”Semua aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum,” ujar Ravi.
PBB juga menyerukan agar dugaan pelanggaran hukum hak asasi internasional segera diusut tuntas dan transparan. Pemerintah Indonesia juga didesak untuk melakukan investigas yang cepat dan terbuka, termasuk berkaitan dengan penggunaan kekuatan.
”Penting juga bahwa media diizinkan untuk melaporkan peristiwa secara bebas dan independen,” ujarnya.
Murianews, Jakarta – Demo Indonesia yang terjadi di sejumlah wilayah mengundang perhatian dunia. Tak Terkecuali Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Melalui Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) atau Kantor Komisarit Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, PBB memberikan pernyataan dan pesan penting untuk Indonesia.
Ravina Shamdasani, Juru Bicara PBB mengatakan, lembaganya terus memantau situasi Indonesia. Pihaknya mengingatkan menahan diri dan mengutamakan dialog.
”Kami memantau secara saksama serangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan parlemen, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh aparat keamanan. Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik,” kata Ravi seperti dikutip dari laman resmi OHCHR, Rabu (3/9/2025).
Ia juga menekankan pentingnya aturan ditegakkan. Termasuk melindungi hak menyampaikan pendapat dan bebas berekspresi dengan menjaga ketertiban.
”Pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sambil menjaga ketertiban, sesuai dengan norma dan standar internasional, terkait dengan pengamanan pertemuan publik,” lanjutnya.
Usut Tuntas...
PBB juga mengingatkan, seluruh aparat keamanan yang dikerahkan tetap mematuhi prinsip dasar dalam penggunaan kekuatan serta senata api.
”Semua aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum,” ujar Ravi.
PBB juga menyerukan agar dugaan pelanggaran hukum hak asasi internasional segera diusut tuntas dan transparan. Pemerintah Indonesia juga didesak untuk melakukan investigas yang cepat dan terbuka, termasuk berkaitan dengan penggunaan kekuatan.
”Penting juga bahwa media diizinkan untuk melaporkan peristiwa secara bebas dan independen,” ujarnya.
