PBB pun mendesak agar Pemerintah Indonesia melakukan penyelidikan dan investigasi secara cepat, tuntas, dan transparan, termasuk cara aparat dalam menangani demonstrasi yang terjadi.
Desakan dari PBB itu pun direspons Istana. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, Presiden Indonesia telah mengarahkan untuk mengusut tuntas hal itu.
”Presiden kan memang sudah mengarahkan, kalau yang tindakan-tindakan yang tidak terukur, tindakan-tindakan yang melampaui kewenangan itu harus diperiksa, kan memang sudah ada perintahnya,” kata Hasan seperti dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (3/9/2025).
Saat ini, ia melanjutkan, aparat kepolisian telah menjalankan instruksi yang diberikan presiden.
”Memeriksa tindakan-tindakan yang berlebihan dan tidak terukur,” ucapnya.
Menurutnya, Pemerintah Indonesia telah memerhatikan dan memberikan atensi atas hal tersebut meski tanpa desakan dari PBB.
Murianews, Jakarta – PBB melalui Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) atau Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyoroti demonstasi di Indonesia yang terjadi belakangan ini.
PBB pun mendesak agar Pemerintah Indonesia melakukan penyelidikan dan investigasi secara cepat, tuntas, dan transparan, termasuk cara aparat dalam menangani demonstrasi yang terjadi.
Desakan dari PBB itu pun direspons Istana. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, Presiden Indonesia telah mengarahkan untuk mengusut tuntas hal itu.
”Presiden kan memang sudah mengarahkan, kalau yang tindakan-tindakan yang tidak terukur, tindakan-tindakan yang melampaui kewenangan itu harus diperiksa, kan memang sudah ada perintahnya,” kata Hasan seperti dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (3/9/2025).
Saat ini, ia melanjutkan, aparat kepolisian telah menjalankan instruksi yang diberikan presiden.
”Memeriksa tindakan-tindakan yang berlebihan dan tidak terukur,” ucapnya.
Menurutnya, Pemerintah Indonesia telah memerhatikan dan memberikan atensi atas hal tersebut meski tanpa desakan dari PBB.
Gelombang Demo...
Diketahui, gelombang demonstrasi terjadi di sejumlah daerah. Mereka memprotes tunjangan DPR RI yang melambung.
Namun, demo berubah menjadi anarkis hingga menelan korban di beberapa titik. Salah satu yang jadi sorotan yang driver Ojol Affan Kurniawan yang meninggal usai terlindas kendaraan taktis Brimob, 28 Agustus lalu.
Menurut Komnas HAM, total ada 10 korban yang meninggal dalam demo di sejumlah wilayah sejak 25-31 Agustus 2025. Korban tercatat dari Jakarta, Solo, Makassar, Yogyakarta, hingga Semarang.
PBB melalui OHCHR mendesak penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran hukum HAM internasional dalam rangkaian kejadian pada sepekan terakhir di Indonesia ini.
”Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan,” kata juru bicara OHCHR Ravina Shamdasani seperti dikutip dari laman resmi OHCHR.
Shamdasani menegaskan aparat keamanan Indonesia, terutama dalam hal ini polisi dan TNI, wajib menjunjung tinggi hak atas kebebasan berkumpul secara damai serta kebebasan berekspresi sembari menjaga ketertiban, serta menangani massa sesuai dengan norma dan standar internasional.
