Bermasalah, 1.512 SPPG di Jawa Disetop Sementara

Murianews, Jakarta – Sebanyak 1.512 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah II (Pula Jawa) ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Penutupan dilakukan sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap pemenuhan standar opeasional dan kelengkapan sarana prasarana.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN Albertus Dony Dewantoro mengatakan, langkah itu merupakan bagian dari upaya penataan layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tujuannya, agar seluruh fasilitas operasional memenuhi standar kesehatan, sanitasi, serta tata kelola yang telah ditetapkan.

”Ada 1.512 SPPG kita hentikan sementara operasionalnya, ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari evaluasi terhadap pemenuhan standar operasional serta persyaratan sarana dan prasarana di sejumlah SPPG,” ujar Dony seperti dikutip dari Antara.

Dari jumlah SPPG di Pulau Jawa yang dievaluasi, paling banyak berada di Provinsi Jawa Timur yakni 788 unit. Kemudian Jawa Barat (350 unit), DI Yogyakarta (208 unit), Banten (62 unit), Jateng (54 unit) dan DKI Jakarta (50 unit).

Penghentian sementara dilakukan karena beberapa SPPG belum memenuhi sejumlah persyaratan dasar operasional, salah satunya belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 1.043 SPPG belum mendaftar SLHS. Kemudian, 443 SPPG ditemukan belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai standar.

Tak Ada Mess... 

Masalah lainnya yakni, belum tersedianya mess bagi Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan. Total ada 175 SPPG yang mengalami kondisi tersebut, rinciannya Yogyakarta 86, Banten 36, Jabar 24, Jawa Timur 19, dan Jawa Tengah 10.

BGN juga akan melakukan pendampingan serta verifikasi terhadap unit-unit yang terdampak agar dapat segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.

”Operasional SPPG yang dihentikan sementara akan dibuka kembali secara bertahap setelah seluruh persyaratan operasional dan standar yang ditetapkan telah dipenuhi,” ucap Dony.