Fadli Zon Desak Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Jalur Gaza
Ali Muntoha
Kamis, 12 Oktober 2023 12:25:00
Murianews, Jakarta – Kalangan DPR RI mendesak pemerintah Indonesia segera mengirim bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza usai pecahnya perang antara Israel dan Hamas.
Desakan ini disuarakan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. Ia menilai, bantuan kemanusiaan ini penting untuk selamatkan korban sipil dari serangan Israel.
Bantuan itu menurut dia, bisa berupa obat-obatan, makanan, dan lainnya. Sebab, yang harus diselamatkan dalam konflik ini terutama adalah kalangan sipil yang paling dirugikan dari konflik antara Palestina dan Israel.
”Mereka yang paling menderita dan menjadi korban, dan (jumlahnya) sudah ratusan orang sebagaimana disebut oleh Duta Besar (Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun) dan sudah ribuan orang yang juga cedera akibat bombardir dari Israel,” katanya dikutip Murianews.com dari laman DPR RI
Diketahui, Israel melakukan serangan belasan Bernama Operasi Pedang Besi ke Palestina di Jalur Gaza, usai pejuang Hamas melancarkan serangan pada Sabtu (7/10/2023).
Fadli Zon menilai hal konkret lainnya dalam mendukung Palestina adalah dengan menyuarakan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina di forum-forum internasional.
”Saya kira langkah konkret kita harus secara politik. Indonesia ini negara muslim terbesar yang tentu suaranya didengar oleh dunia internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui Organisasi Konferensi Islam dan negara-negara lain," jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Menurutnya, Indonesia punya posisi yang penting dalam forum internasional. Sehingga melalui proses negosiasi dalam forum-forum tersebut bisa membuat de-eskalasi, terutama menyetop agresi dan mengembalikan wilayah-wilayah Palestina yang direbut oleh pendudukan Israel di wilayah-wilayah Palestina.
”Jadi sesuaikan saja dengan aturan main international yang sudah disepakati dan bagaimana memenuhi apa yang sudah menjadi resolusi-resolusi PBB itu, kembalikan wilayah Palestina itu sesuai dengan garis di tahun 1967," pungkas Anggota Komisi I DPR ini.
