Respon Sri Mulyani Diperintah Jokowi Bayar Utang ke Bulog

Murianews, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indarwati diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membayar utang ke Perum Bulog sebesar Rp 16 triliun. Sri Mulyani pun buka suara.

Ia mengatakan, utang ke Bulog itu akan segera dibayar setelah hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) keluar. Menurutnya, saat ini BPKP telah diperintahkan untuk mempercepat proses audit tersebut.

”Tagihan Rp 16 triliun dari Bulog kita akan melakukan pembayaran setelah adanya audit BPKP. Jadi, sekarang ini BPKP diminta untuk mengaudit secara lebih cepat sehingga tagihannya bisa disampaikan kepada kita (untuk dibayar)," katanya dikutip dari CNN Indonesia, Senin (6/11/2023).

Sri Mulyani menegaskan jika operasional Bulog tidak akan terganggu, meski adanya utang sebesar Rp 16 triliun tersebut.

Apalagi menurtutnya, anggaran Bulog untuk impor beras hingga operasi pasar selama ini diambil dari perbankan dan dibayarkan Kemenkeu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan jika Presiden Jokowi memerintahkan untuk segera membayar utang ke Bulog sebesar Rp 16 triliun. Perintah ini disampaikan dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri Senin kemarin.

”Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp 16 triliun,” kata Airlangga dikutip dari Setkab.

Selain itu menurut dia, Bulog membutuhkan tambahan anggaran sekitar 19,1 triliun untuk pengadaan beras sebanyak dua tahap.

Untuk penyaluran tahap pertama Bulog membutuhkan dana sebesar Rp 7,9 triliun. Kemudian tahap kedua butuh Rp 8,4 triliun, serta anggaran untuk distribusi dan lain-lain sebesar Rp 2,8 triliun.

Pemerintah sendiri kini memutuskan untuk memperpanjang bantuan beras untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan beras akan dilangsungkan hingga Juni 2024.

Beberapa waktu lalu, Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan pemerintah masih memiliki utang sebesar Rp 2,6 triliun yang belum dibayar sejak 2020.

Ada pula utang Bulog ke bank-bank pemerintah atau Himbara sebesar Rp 7 triliun. Utang ini terkait pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP).