Pj Bupati Ingatkan Ini Sebelum Tol Demak-Tuban Dibangun di Kudus

Murianews, Kudus – Pj Bupati Kudus HM Hasan Chabibie mengingatkan kesiapan pemerintah daerah untuk bisa menunjang pembangunan Tol Demak-Tuban di tiga desa di Kudus tahun depan.

Hasan menyebut pembangunan tol yang merupakan infrastruktur nasional akan memiliki dua dampak. Yakni dampak baik dan potensi dampak buruknya.

Dampak baiknya adalah distribusi dan mobilisasi di Pulau Jawa bisa makin lancar. Namun di sisi lain pemerintah daerah harus siap dengan segala infrastruktur penunjangnya.

”Jika nantinya Kudus diberi exit tol, ini tentu menjadi catatan untuk bisa mempersiapkan diri dengan baik. Apalagi Kudus menjadi tujuan wisata religinya,” kata Hasan Senin (22/7/2024).

Dia menambahkan, apabila aspek ini tidak dipersiapkan dengan baik, bukan tidak mungkin tol akan berimbas pada ramainya pariwisata Kudus.

”Nanti kami diskusikan kembali,” ungkapnya.

Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sejatinya sudah siap untuk menjadi salah satu daerah yang akan dibangun Tol Demak-Tuban. Masyarakat di desa-desa yang dilalui tol juga sudah menantikan proyek Pembangunan ini dengan gembira.

Namun hingga kini belum ada pemberitahuan lanjutan terkait proyek Pembangunan Tol Kudus tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus Arief Budi Siswanto mengungkapkan, secara garis besar Kudus sudah sangat siap untuk hal ini. Pihaknya pun masih menunggu pemberitahuan lanjutan soal proyek Pembangunan jalan tol tersebut

”Kudus sejatinya sudah siap, namun memang belum ada pemberitahuan lanjutan soal ini, kami masih menunggu,” katanya pada Murianews.com baru-baru ini.

Arief menambahkan, beberapa kabar bahkan menyebut jika proyek pembangunan jalan tol di Kudus ini akan menjadi yang paling akhir dikerjakan. Meski demikian, pihaknya masih menunggu kabar resmi dari pemerintah pusat.

”Lebih pastinya mari menunggu kabar dari pemerintah pusat bersama,” ungkapnya.

Berdasar data Kementerian PUPR, proyek jalan tol Demak-Tuban sendiri diperkirakan menelan dana hingga Rp 45,71 triliun. Sebanyak Rp 2,68 triliun di antaranya akan digunakan sebagai biaya pembebasan lahan (porsi pemerintah)

Sementara sisanya, yakni sebesar Rp 32,46 triliun akan digunakan untuk membiayai proses konstruksi yang dilakukan secara bertahap.