Padahal, dari tahun ke tahun, pengembangan puskesmas selalu digelontorkan anggaran yang tidak sedikit. Hal ini kemudian berdampak pada pembangunan yang tak jarang dipaksakan atau malah sebenarnya tidak dibutuhkan.
Hal tersebut ia ungkapkan ketika menggelar sidak di Puskesmas Rejosari, Kamis (21/11/2024) kemarin. Wakil Ketua DPRD Kudus Mukhasiron dan Sulistyo Utomo serta Ketua Komisi D Mardijanto ikut dalam sidak tersebut.
Kepala Bappeda Kudus Sulistyowati juga nampak mendampingi pimpinan DPRD Kudus melihat kondisi Puskesmas yang diproyeksikan menjadi rumah sakit baru di Kudus itu.
”Kami minta eksekutif, ini ada Bappeda yang ikut, agar segera membuat masterplan pembangunan setiap Puskesmas yang ada di Kudus. Meski pembangunan dilakukan bertahap, tetapi dengan adanya masterplan pengerjaannya akan terencana dengan baik,” katanya.
Sidak ini sendiri, sambungnya, dilangsungkan karena DPRD Kudus tengah membahas RAPBD 2025. Di mana salah satunya pihak Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus telah mengusulkan anggaran untuk perbaikan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu).
Perbaikan sarpras Kesehatan ini rencananya akan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) 2025. Dengan nilai mencapai Rp 260 miliar lebih.
Murianews, Kudus – Ketua DPRD Kudus, Jawa Tengah, H Masan, SE. MM. menyoroti banyaknya pengembangan puskesmas di Kudus yang tidak terkonsep dan cenderung asal beri anggaran.
Padahal, dari tahun ke tahun, pengembangan puskesmas selalu digelontorkan anggaran yang tidak sedikit. Hal ini kemudian berdampak pada pembangunan yang tak jarang dipaksakan atau malah sebenarnya tidak dibutuhkan.
Hal tersebut ia ungkapkan ketika menggelar sidak di Puskesmas Rejosari, Kamis (21/11/2024) kemarin. Wakil Ketua DPRD Kudus Mukhasiron dan Sulistyo Utomo serta Ketua Komisi D Mardijanto ikut dalam sidak tersebut.
Kepala Bappeda Kudus Sulistyowati juga nampak mendampingi pimpinan DPRD Kudus melihat kondisi Puskesmas yang diproyeksikan menjadi rumah sakit baru di Kudus itu.
”Kami minta eksekutif, ini ada Bappeda yang ikut, agar segera membuat masterplan pembangunan setiap Puskesmas yang ada di Kudus. Meski pembangunan dilakukan bertahap, tetapi dengan adanya masterplan pengerjaannya akan terencana dengan baik,” katanya.
Sidak ini sendiri, sambungnya, dilangsungkan karena DPRD Kudus tengah membahas RAPBD 2025. Di mana salah satunya pihak Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus telah mengusulkan anggaran untuk perbaikan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu).
Perbaikan sarpras Kesehatan ini rencananya akan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) 2025. Dengan nilai mencapai Rp 260 miliar lebih.
”Sidak ini kami melihat sejauh mana usulan anggaran yang diajukan relevan dengan kebutuhan Puskesmas. Jangan sampai pembangunan Puskesmas hanya berdasarkan keinginan saja, tanpa ada panduan masterplan. Ini penting agar pembangunan tidak sepotong-sepotong, nanti jadi dibongkar lagi. Karena itu hari ini kami cek langsung turun ke lapangan,” tuturnya.
Di Puskesmas Rejosari sendiri, sambung H Masan, hampir tiap tahun mendapatkan alokasi anggaran yang besar. Namun pembangunannya justru cenderung asal-asalan dan tidak ada kesinambungan antara satu pembangunan dengan pembangunan yang lain.
“Ini karena Puskesmas Rejosari tidak ada masterplan pembangunannya. Hal yang sama juga terjadi di Puskesmas lainnya, saya harap sudah ada masterplannya setelah ini,” tekannya.
Kepala Bappeda Kudus Sulistyowati membenarkan jika Puskesmas di Kudus belum memiliki masterplan atau DED.
”Tentu usulan pembuatan masterplan ini sangat bagus. Hanya saja pembuatan DED atau masterplan ini tidak boleh menggunakan anggaran DBHCHT. Karena itu nanti butuh dukungan anggaran melalui anggaran daerah di APBD,” pungkasnya.
