Imunitas Terhadap Hoaks Harus ditingkatkan Jelang Pemilu
Budi Santoso
Minggu, 7 Mei 2023 20:24:01
Hal ini terungkap dalam Pertemuan Penggiat Media Sosial, pada Sabtu (6/5/2023), di Caffe Grenjengen, Desa Jlegong Kecamatan Keling. Melalui tema "Sukseskan Pemilu 2024, Tangkal Berita Hoaks".
Acara ini menghadirkan narasumber Wakil Ketua DPRD Jepara Junarso, Kepala Diskominfo Jepara Arif Darmawan, Komisioner KPU Jepara Muhammadun, dan Pimpinan Redaksi (Pimred) Radar Kudus Zainal Abidin.
"Usaha untuk mengatasi persoalan ini dikembalikan kepada masing-masing individu. Artinya, harus ada usaha mencerdaskan diri sendiri," ungkap Kepala Diskominfo Arif Darmawan.
Dikatakan Arif, ancaman pesta demokrasi salah satunya adalah ancaman hoaks. Penyebaran hoaks ini menyasar pada kegiatan politik dan pemerintahan. Untuk itu kita sebagai pengguna medsos harus lebih bijak.
"Lakukan pesta demokrasi dengan riang gembira dan senang hati," kata Arif.
BACA JUGA: Jagong Budaya Jepara: Menulis Adalah Cara Melawan Hoaks Covid-19Hoaks yang sering diterima menjelang Pemilu ada berbagai macam, paling banyak mengarah pada kegiatan sosial politik Pilkada sebesar 91,8 persen. Kemudian SARA 87,6 persen, kesehatan 41,2 persen. Sedangkan penyebarannya paling banyak melalui media sosial.Komisioner KPU Muhammadun mengatakan berita bohong sengaja dibuat untuk menjebak, atau menjelek-jelekkan. Sengaja dibuat untuk menjatuhkan lawan. Untuk itu, membentuk imunitas dari infeksi hoaks penting dilakukan."KPU ini satu satunya lembaga yang diberi kewenangan untuk menetapkan hasil Pemilu. Bayangkan jika KPU sudah tidak dipercaya masyarakat, akibat termakan hoaks," kata dia.Beruntung, saat ini KPU masih dipercaya masyarakat. Terbukti dari hasil survey April 2023 lalu, KPU masuk urutan tiga besar lembaga negara yang dipercaya masyarakat. Pertama TNI, Presiden dan Wakil Presiden, kemudian KPU. Setelah itu disusul KPK, Bawaslu, MA, dan MK.
Murianews, Jepara –Intensitas kehadiran berita bohong semakin tinggi menjelang pemilihan umum. Karenanya, imunitas atau daya tahan masyarakat terhadap hoaks, mau tidak mau harus ditingkatkan.
Hal ini terungkap dalam Pertemuan Penggiat Media Sosial, pada Sabtu (6/5/2023), di Caffe Grenjengen, Desa Jlegong Kecamatan Keling. Melalui tema "Sukseskan Pemilu 2024, Tangkal Berita Hoaks".
Acara ini menghadirkan narasumber Wakil Ketua DPRD Jepara Junarso, Kepala Diskominfo Jepara Arif Darmawan, Komisioner KPU Jepara Muhammadun, dan Pimpinan Redaksi (Pimred) Radar Kudus Zainal Abidin.
"Usaha untuk mengatasi persoalan ini dikembalikan kepada masing-masing individu. Artinya, harus ada usaha mencerdaskan diri sendiri," ungkap Kepala Diskominfo Arif Darmawan.
Dikatakan Arif, ancaman pesta demokrasi salah satunya adalah ancaman hoaks. Penyebaran hoaks ini menyasar pada kegiatan politik dan pemerintahan. Untuk itu kita sebagai pengguna medsos harus lebih bijak.
"Lakukan pesta demokrasi dengan riang gembira dan senang hati," kata Arif.
BACA JUGA: Jagong Budaya Jepara: Menulis Adalah Cara Melawan Hoaks Covid-19
Hoaks yang sering diterima menjelang Pemilu ada berbagai macam, paling banyak mengarah pada kegiatan sosial politik Pilkada sebesar 91,8 persen. Kemudian SARA 87,6 persen, kesehatan 41,2 persen. Sedangkan penyebarannya paling banyak melalui media sosial.
Komisioner KPU Muhammadun mengatakan berita bohong sengaja dibuat untuk menjebak, atau menjelek-jelekkan. Sengaja dibuat untuk menjatuhkan lawan. Untuk itu, membentuk imunitas dari infeksi hoaks penting dilakukan.
"KPU ini satu satunya lembaga yang diberi kewenangan untuk menetapkan hasil Pemilu. Bayangkan jika KPU sudah tidak dipercaya masyarakat, akibat termakan hoaks," kata dia.
Beruntung, saat ini KPU masih dipercaya masyarakat. Terbukti dari hasil survey April 2023 lalu, KPU masuk urutan tiga besar lembaga negara yang dipercaya masyarakat. Pertama TNI, Presiden dan Wakil Presiden, kemudian KPU. Setelah itu disusul KPK, Bawaslu, MA, dan MK.
