Mahfud MD Masih Akan Dalami Polemik Ponpes Al-Zaytun
Budi Santoso
Jumat, 23 Juni 2023 09:39:59
Dilansir dari Kompas.com, Mahfud MD menyatakan, terkait polemik ini, sudah digelar Rapat Tingkat Eselon I lintas kementrian/lembaga dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Rapat tersebut dilakukan pada Rabu (21/6/2023).
“Selanjutnya, kami akan memilah mana yang terkait dengan pembinaan pesantren, yang santri-santrinya harus dijaga, dan mana yang terkait dengan pelanggaran hukum pidana,” demikian dikatakan Mahfud, dilansir dari Kompas.com, Jumaat (23/6/2023).
Pemerintah, menurut Mahfud masih akan mendalami posisi dan peran Ponpes dalam kedudukannya sebagai lembaga Pendidikan. Kemudian juga para oknum yang terlibat dalam pengelolaan di Ponpes ini.
Pihaknya juga akan berkoordinasi dengam tim investigasi yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hal ini dilakukan sesuai dengan arahan dari Wakil Presiden.
“Ini tahun politik, kami akan memilah mana yang hukum, yang politik, dan yang politisasi situasi. Tapi kami akan bekerja cepat. Insya Allah, pekan depan kami sudah punya bahan dan akan segera membicarakannya dengan Menag, Mendagri, Polri, dan institusi terkait lainnya,” tambah Mahfud MD.
BACA JUGA: Bantuk Tim Investigasi, Ridwan Kamil Minta Pengelola Ponpes Al Zaytun KooperatifSebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Hukum dan HAM MUI Pusat Ichsan Abdullah mengatakan, Pondok Pesantren Al Zaytun terafiliasi gerakan Negara Islam Indonesia (NII).Bahkan mengenai kesimpulan ini sudah disampaikan sejak 11 tahun lalu, dalam laporan hasil penelitian-penelitian yang dilakukan MUI sejak 2002. Hasil penelitian MUI menunjukan kesimpulan itu."Hasil penelitian MUI sudah jelas bahwa itu (Al Zaytun) terindikasi atau terafiliasi dengan gerakan NII. Sudah sangat jelas," ujar Ichsan.Pola rekrutmen yang dilakukan Ponpes Al-Zaytun, penghimpunan dana dan penarikan dana yang dilakukan mengindikasikan hal itu. Ada penyimpangan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka."Tidak terbantahkan, artinya penelitian MUI tahun 2002 itu sangat valid, dia (Al Zaytun) adalah penyimpangan dalam paham keagamaan, kemudian dari paham kenegaraan dia terafiliasi dengan gerakan NII," tegas Ichsan.
Murianews, Jakarta – Polemik Ponpes Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat, mendapat perhatian dari Menko Polhukam, Mahfud MD. Pihaknya menyatakan masih akan mendalami polemik Ponpes Al-Zaytun ini.
Dilansir dari Kompas.com, Mahfud MD menyatakan, terkait polemik ini, sudah digelar Rapat Tingkat Eselon I lintas kementrian/lembaga dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Rapat tersebut dilakukan pada Rabu (21/6/2023).
“Selanjutnya, kami akan memilah mana yang terkait dengan pembinaan pesantren, yang santri-santrinya harus dijaga, dan mana yang terkait dengan pelanggaran hukum pidana,” demikian dikatakan Mahfud, dilansir dari Kompas.com, Jumaat (23/6/2023).
Pemerintah, menurut Mahfud masih akan mendalami posisi dan peran Ponpes dalam kedudukannya sebagai lembaga Pendidikan. Kemudian juga para oknum yang terlibat dalam pengelolaan di Ponpes ini.
Pihaknya juga akan berkoordinasi dengam tim investigasi yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hal ini dilakukan sesuai dengan arahan dari Wakil Presiden.
“Ini tahun politik, kami akan memilah mana yang hukum, yang politik, dan yang politisasi situasi. Tapi kami akan bekerja cepat. Insya Allah, pekan depan kami sudah punya bahan dan akan segera membicarakannya dengan Menag, Mendagri, Polri, dan institusi terkait lainnya,” tambah Mahfud MD.
BACA JUGA: Bantuk Tim Investigasi, Ridwan Kamil Minta Pengelola Ponpes Al Zaytun Kooperatif
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Hukum dan HAM MUI Pusat Ichsan Abdullah mengatakan, Pondok Pesantren Al Zaytun terafiliasi gerakan Negara Islam Indonesia (NII).
Bahkan mengenai kesimpulan ini sudah disampaikan sejak 11 tahun lalu, dalam laporan hasil penelitian-penelitian yang dilakukan MUI sejak 2002. Hasil penelitian MUI menunjukan kesimpulan itu.
"Hasil penelitian MUI sudah jelas bahwa itu (Al Zaytun) terindikasi atau terafiliasi dengan gerakan NII. Sudah sangat jelas," ujar Ichsan.
Pola rekrutmen yang dilakukan Ponpes Al-Zaytun, penghimpunan dana dan penarikan dana yang dilakukan mengindikasikan hal itu. Ada penyimpangan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka.
"Tidak terbantahkan, artinya penelitian MUI tahun 2002 itu sangat valid, dia (Al Zaytun) adalah penyimpangan dalam paham keagamaan, kemudian dari paham kenegaraan dia terafiliasi dengan gerakan NII," tegas Ichsan.
