Prabowo Jenderal TNI (HOR), PDIP: Bertentangan dengan Reformasi
Budi Santoso
Rabu, 28 Februari 2024 16:42:00
Murianews, Kudus – Prabowo Subianto resmi mendapatkan pangkat Jenderal TNI (HOR) atau kehormatan dari pemerintah. Hal ini justru disebut bertentangan dengan semangat reformasi.
Pangkat Jenderal Kehormatan diberikan kepada Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan RI. Presiden RI Jokowi memberikan penghargaan ini pada Rabu (28/2/2024).
PDIP melalui Sekjendnya, Hasto Kristiyanto langsung memberikan respon terkait pemberian pangkat Istimewa pada Prabowo Subiyanto ini. Menurutnya pangkat Istimewa ini bersinggungan dengan unsur fundamental dan semangat perjuangan reformasi.
"Apa yang dilakukan dengan pemberian gelar dan pangkat kehormatan tentu saja menyentuh hal-hal yang sangat fundamental dan bertentangan dengan seluruh fakta-fakta yang ditemukan yang mengawali proses reformasi," kata Hasto, di Menteng, Jakarta, Rabu (28/2/2024) seperti dilansir Akurat.co.
Sayangnya Hasto tidak menyampaikan unsur fundamental apa yang disinggung dalam kaitan ini. Namun demikian, patut diduga hal itu karena kemungkinan dikaitkan dengan posisi Prabowo pada peristiwa 98 yang merupakan tonggak awal Reformasi di Indonesia.
Prabowo dalam 25 tahun terakhir memang selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa 1998. Peristiwa yang akhirnya menjadi awal bagi Reformasi itu meletakan Prabowo sebagai tokoh yang dinilai bertentangan.
Terutama berkaitan dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus penculikan aktifis 98, terus membayanginya. Bahkan sampai dalam proses terakhir pencapresannya, masalah ini terus melekat pada diri Prabowo.
Pangkat kehormatan yang diberikan kepada Prabowo sendiri, merupakan kenaikan pangkat menjadi Jenderal TNI kehormatan. Penyerahan pangkat istimewa ini dilakukan Jokowi di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).
