Angka Inflasi Diduga Dimanipulasi Pemda, Sri Mulyani Beri Peringatan

Murianews, Jakarta – Dugaan manipulasi data inflasi oleh pemerintah daerah (Pemda) sempat dicuatkan oleh Mendagri Tito Karnavian. Sejumlah kepala daerah memiliki modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi.

Kemungkinan itu sangat mungkin terjadi, karena daerah yang mampu menjaga inflasi berpeluang menerima insentif dari pemerintah. Sementara daerah yang gagal mengendalikan inflasi bisa terkena sanksi.

Seperti dilansir dari Antara, Tito Karnavian menyebut para kepala daerah kemudian menyusun strategi untuk memanipulasi angka inflasi. Cara lain yang juga dilakukan oleh pemda adalah membuat pasar murah sebelum BPS melakukan survei, sehingga data yang terkumpul bukan data yang riil.

Sinyalemen ini mendapatkan respon dar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dengan memberikan peringatan kepada Pemda untuk tidak melakukan praktik itu. Menurutnya, data inflasi harus akurat dan kredibel.

Sri Mulyani menyatakan telah berkoordinasi dengan Mendagri Tito Karnavian terkait hal itu. Berdasarkan penelusuran, memang ditemukan sejumlah pemda yang memanipulasi data inflasi, meski jumlahnya kecil.

Kepada Mendagri, Sri Mulyani menyatakan, pemberian apresiasi perlu dipastikan agar tidak memunculkan tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi. Karena itu perlu dipastikan bahwa tiap Pemkab tidak melakukan manipulasi yang dimaksud.

“Kami sepakat dengan Mendagri dan BPS untuk menjaga angka inflasi tetap akurat dan kredibel. Untuk reward, harus betul-betul berasal dari pencapaian (achievement) karena memang tingkat harga stabil dan baik,” tegas Sri Mulyani.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan, data perhitungan inflasi oleh BPS sesuai dengan kaidah statistik dan dikelola secara independen.

Dia menyebut setiap proses pengumpulan data oleh BPS, mulai dari pelaksanaan survei hingga pengolahan data, dilakukan dengan mengacu pada pedoman standar internasional. Seluruh penyelenggaraan statistik juga dilakukan dengan mekanisme penjaminan kualitas data.

“Angka yang dihasilkan BPS dapat dijamin kualitasnya dan dipertanggungjawabkan independensinya,” tegas dia.