Yoon Suk Yeol menyebut masalah kesehatan, sebagai alasan untuk tidak hadir dalam pemeriksaan lebih lanjut, pada Kamis (16/1/2024). Pengacaranya, Yoon Kab Keun, menyampaika hal itu.
"Presiden Yoon tidak sehat dan telah sepenuhnya menjelaskan posisinya kemarin, sehingga tidak ada lagi yang perlu diinterogasi," ujar Yoon Kab Keun, dilansir The Korean Times.
Pada Rabu (15/1/2025), penyelidik dari Kantor Investigasi Korupsi (CIO) dan kepolisian mengepung kompleks presiden yang dijaga ketat. Mereka berhasil melewati barikade bus, kawat berduri, dan menggunakan tangga untuk masuk ke dalam gedung.
Operasi tersebut menjadi sorotan nasional karena sebelumnya upaya serupa untuk menangkap Yoon selalu digagalkan oleh keamanan dan para pendukungnya. Situasi dramatis mengiringi proses penangkapannya.
Penangkapan ini terjadi di tengah situasi politik yang memanas, dengan Mahkamah Konstitusi sedang mempertimbangkan pemakzulan presiden yang dapat memicu pemilihan baru. Pendukung dan penentang Yoon terlihat melakukan aksi unjuk rasa di berbagai tempat, menunjukkan terpecahnya rakyat Korea Selatan karena kasus ini.
Murianews, Seoul – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol (64), menjadi presiden pertama dalam sejarah negara itu yang ditangkap setelah penangkapannya yang dramatis pada Rabu (15/1/2025).
Dilansir The Korean Times, meski telah ditahan, Yoon Suk Yeol dilaporkan menolak untuk bekerja sama dalam interogasi. Dilaporkan oleh The Korean Times, Presiden Korea Selatan hanya duduk diam selama 10 jam, dalam interogasi yang dilakukan.
Yoon Suk Yeol menyebut masalah kesehatan, sebagai alasan untuk tidak hadir dalam pemeriksaan lebih lanjut, pada Kamis (16/1/2024). Pengacaranya, Yoon Kab Keun, menyampaika hal itu.
"Presiden Yoon tidak sehat dan telah sepenuhnya menjelaskan posisinya kemarin, sehingga tidak ada lagi yang perlu diinterogasi," ujar Yoon Kab Keun, dilansir The Korean Times.
Pada Rabu (15/1/2025), penyelidik dari Kantor Investigasi Korupsi (CIO) dan kepolisian mengepung kompleks presiden yang dijaga ketat. Mereka berhasil melewati barikade bus, kawat berduri, dan menggunakan tangga untuk masuk ke dalam gedung.
Operasi tersebut menjadi sorotan nasional karena sebelumnya upaya serupa untuk menangkap Yoon selalu digagalkan oleh keamanan dan para pendukungnya. Situasi dramatis mengiringi proses penangkapannya.
Penangkapan ini terjadi di tengah situasi politik yang memanas, dengan Mahkamah Konstitusi sedang mempertimbangkan pemakzulan presiden yang dapat memicu pemilihan baru. Pendukung dan penentang Yoon terlihat melakukan aksi unjuk rasa di berbagai tempat, menunjukkan terpecahnya rakyat Korea Selatan karena kasus ini.
Interogasi awal...
Selama interogasi awal, Yoon Suk Yeol dilaporkan diam dan menolak menjawab pertanyaan apa pun. Pihak penyidik sebelumnya telah menyiapkan daftar pertanyaan setebal 200 halaman yang berfokus pada situasi darurat militer, pengerahan pasukan ke Majelis Nasional, dan pidato publik pada 3 Desember.
Namun, penolakan Yoon Suk Yeol untuk menjawab atau menandatangani transkrip interogasi menimbulkan tantangan besar bagi proses hukum. Tanpa tanda tangannya, dokumen tersebut tidak dapat dijadikan bukti di pengadilan.
Saat ini, Yoon Suk Yeol ditahan di Pusat Penahanan Seoul di Gwacheon, Provinsi Gyeonggi. Selnya dilengkapi fasilitas dasar seperti tempat tidur, televisi, dan pemanas lantai.
Pada Rabu (15/1/2025), Yoon Suk Yeol menyaakan, kerja samanya dengan penyidik bertujuan untuk mencegah "pertumpahan darah”. Namun demikian dirinya tetap menolak mengakui legalitas penyelidikan terhadapnya.
Sementara itu, pejabat CIO dilaporkan sedang mempersiapkan surat perintah baru untuk memperpanjang masa penahanan Yoon Suk Yeol yang awalnya hanya 48 jam. Proses hukum terhadapnya menjadi perhatian internasional, dengan banyak pihak mempertanyakan bagaimana kasus ini akan memengaruhi stabilitas politik Korea Selatan.
Penahanan Yoon Suk Yeol telah menjadi isu sensitif yang membelah opini publik di Korea Selatan. Para pendukungnya menganggap penangkapan ini sebagai tindakan politis. Sementara penetangnya menyebut ini sebagai langkah penting untuk menegakkan supremasi hukum.
