Aturan Baru Jokowi: ASN 5 Hari Kerja dan Tidak Perlu Ngantor

Murianews, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terbitnya Perpres tersebut, adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai ASN dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja pegawai ASN serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. ”Ketentuan mengenai hari kerja instansi pemerintah, hari kerja pegawai ASN, jam kerja instansi pemerintah, dan jam kerja pegawai ASN dalam Peraturan Presiden ini berlaku bagi instansi pusat dan instansi daerah,” bunyi Perpres itu. Baca: Jam Kerja ASN di Jepara Disesuaikan saat Ramadan Hari kerja instansi pemerintah atau hari operasional bagi instansi pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik adalah sebanyak lima hari kerja dalam satu minggu, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Instansi pemerintah yang menerapkan enam hari kerja dalam satu minggu, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Perpres ini paling lama satu tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan, yaitu pada tanggal 12 April 2023. Dalam peraturan ini juga diatur mengenai jam kerja ASN, termasuk pada saat bulan Ramadan. ”Jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN sebanyak 37 jam 30 menit dalam satu minggu tidak termasuk jam istirahat,” bunyi pasal 4 dalam Perpres tersebut. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel. Baca: Hindari PHK, Menko PMK Sepakat Pemotongan Jam Kerja Karyawan ”Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel sebagaimana dimaksud (1) meliputi fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu,” disebutkan dalam Perpres. Adapun jenis pekerjaan dan pegawai ASN yang dapat menerapkan fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu ditetapkan oleh PPK atau pimpinan instansi.