Jumat, 23 Februari 2024

Ketua KPK Firli Bahuri Jadi Tersangka Pemerasan SYL

Cholis Anwar
Kamis, 23 November 2023 06:32:00
Firli Bahuri, Ketua KPK. (Istimewa/Instagram @firlibahuriofficial)

Murianews, Jakarta – Kabar mengejutkan datang dari Polda Metro Jaya terkait perkembangan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pada Rabu (22/11/2023) pukul 19.00 WIB, Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, resmi mengumumkan penetapan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Proses penetapan tersangka dilakukan dalam gelar perkara di Polda Metro Jaya, setelah melalui serangkaian penyelidikan yang dilakukan sejak kasus dilaporkan pada 12 Agustus 2023.

Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, hasil penyidikan menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi.

”Fakta-fakta penyidikan menunjukkan bahwa pada kurun waktu 2020-2023, terdapat dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau hadiah dan janji terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian,” ungkap Ade Safri Simanjuntak mengutip Detik.com, Kamis (23/11/2023).

Pada tahap penyidikan ini, puluhan saksi, termasuk Firli Bahuri dan mantan Menteri Pertanian SYL, telah diperiksa. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah pribadi Firli di Bekasi dan rumah rehat Firli di Kertanegara 46, Jakarta Selatan. Sejumlah dokumen berhasil disita sebagai bagian dari pengumpulan bukti dalam perkara ini.

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya menyebut terdapat tiga dugaan kasus dalam penyelidikan, yakni pemerasan, penerimaan gratifikasi, dan penerimaan hadiah terkait penanganan kasus di Kementerian Pertanian.

”Peningkatan status penyelidikan ke tahap penyidikan ini menunjukkan keseriusan Polda Metro Jaya dalam menangani kasus ini demi terwujudnya penegakan hukum yang adil dan transparan,” tambahnya.

Firli Bahuri dijerat dengan Pasal 12e atau 12B atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 65 KUHP.

Komentar