Kemenpan-RB Rancang Proses Rekrutmen ASN Setiap Tiga Bulan

Murianews, Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berencana merancang proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap tiga bulan sekali.

Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan bahwa langkah ini dilakukan untuk mencapai tujuh agenda reformasi dan transformasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

”Pertama, transformasi rekrutmen dan jabatan ASN, jadi ke depan rekrutmen tidak ritual dua atau satu tahunan karena tiap tiga bulan akan ada rekrutmen ASN,” ujar Azwar Anas saat membuka RBXperience 2023 di Kabupaten Badung, Bali, pada Selasa (5/12/2023), seperti dilansir Antara.

Menurutnya, pendekatan yang lebih sering ini akan mencegah kekosongan jabatan akibat pensiun pegawai. Azwar Anas mencontohkan kondisi sebelumnya di mana pensiunan ASN baru direkrut setelah dua tahun, yang menyebabkan pengangkatan tenaga honorer.

Dalam upaya efisiensi, Kemenpan-RB akan melakukan pendataan pegawai yang pensiun untuk direkrut secara berkala.

”Jadi dari sekarang bisa didaftar siapa yang pensiun, kita akan rekrut tiga bulan sekali, kita sedang koordinasi tingkat tinggi dengan kementerian/lembaga, sehingga yang kosong tidak diisi honorer, tapi langsung ASN,” tambahnya.

Meski rekrutmen akan dilakukan secara rutin, jumlah penerimaan ASN tidak akan sebanding dengan jumlah pensiunan. Sebagai contoh, jika di Kementerian Keuangan terdapat 600 orang pensiun, hanya 200 orang yang akan diterima. Hal ini dikarenakan tenaga teknis akan dirampingkan melalui proses digitalisasi.

Selain itu, Azwar Anas juga berencana untuk melakukan efisiensi struktural dengan merampingkan eselon dua dan mengurangi 1.200 tenaga, yang diperkirakan dapat menghemat biaya birokrasi hingga Rp 8 triliun.

Dalam konteks transformasi digital, Kemenpan-RB akan membuka rekrutmen besar-besaran pada formasi digital yang ditargetkan untuk lulusan baru pada tahun 2024. Fokus rekrutmen ini adalah untuk mendukung digitalisasi birokrasi.

”Kita sudah petakan mana yang positif growth mana yang zero growth. Ada banyak formasi usulan kepala daerah tidak disetujui karena yang diminta perawat tapi yang diusulkan tenaga teknis di puskesmas,” jelas Azwar Anas.