Mendagri: 370 Pemda Belum Realisasikan NPHD Pengamanan Pilkada

Murianews, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, sebanyak 370 dari 545 pemerintah daerah (Pemda) yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 belum merealisasikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pengamanan Pilkada untuk TNI.

Tito menyampaikan hal ini saat Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku di Makassar, Sulawesi Selatan.

”Saya sedikit prihatin karena dari pemda yang sudah melaksanakan NPHD secara nasional itu baru 175 pemda. Yang belum membuat naskah perjanjian hibah, agreement atau MoU itu cukup rendah, 370 pemda,” ungkap Tito dikutip dari Antara, Rabu (26/6/2024).

Dalam rakor tersebut, Tito menjelaskan ada dua macam kendala yang menyebabkan belum terealisasinya NPHD pengamanan. Kemungkinan pertama adalah TNI belum mengajukan NPHD pengamanan, atau sudah mengajukan namun belum disetujui oleh kepala daerah.

Untuk institusi Polri, situasi serupa terjadi. Hingga saat ini, baru 194 pemda yang telah merealisasikan NPHD pengamanan, sementara 351 pemda lainnya belum.

Berdasarkan data yang ada, alokasi anggaran untuk NPHD pengamanan TNI secara nasional adalah sebesar Rp 456,61 miliar. Dari jumlah tersebut, baru Rp 176 miliar yang terealisasi, sementara Rp 280 miliar masih belum disalurkan. Dari total 545 pemda, baru 74 pemda yang telah merealisasikan NPHD, sementara 471 pemda lainnya belum.

Untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, NPHD pengamanan Pilkada untuk TNI telah direalisasikan oleh 55 pemda, sedangkan 116 pemda belum melaksanakan NPHD. Total alokasi anggaran pengamanan adalah Rp 164 miliar, dengan realisasi sebesar Rp43,65 miliar dan sisanya Rp 120 miliar belum disalurkan.

Jumlah pemda yang telah merealisasikan NPHD adalah 19 pemda, sementara 151 pemda belum merealisasikan.

Sementara itu, untuk institusi Polri, alokasi anggaran NPHD secara nasional adalah Rp 1,41triliun. Dari jumlah tersebut, baru Rp 526 miliar yang terealisasi, sementara Rp 885 miliar belum disalurkan. Hingga saat ini, baru 87 pemda yang telah merealisasikan NPHD pengamanan, sementara 458 pemda lainnya belum.

Di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, NPHD pengamanan Pilkada untuk Polri telah direalisasikan oleh 48 pemda, sedangkan 118 pemda belum melaksanakan NPHD.

Total alokasi anggaran NPHD pengamanan di wilayah ini adalah Rp 467 miliar, dengan realisasi sebesar Rp 110 miliar dan sisanya Rp 357 miliar belum disalurkan. Jumlah pemda yang telah merealisasikan NPHD adalah 18 pemda, sementara 153 pemda belum merealisasikan.

Tito Karnavian menegaskan pentingnya pengamanan tidak hanya pada saat pencoblosan, tetapi juga mencakup penggalangan intelijen untuk menciptakan kondisi yang aman.

”Kadang-kadang berpikir pengamanan hanya pada pengamanan peristiwa, pada saat pencoblosan, itu tidak. Saya pernah menjadi kapolda, pernah jadi kapolres. Pengamanan itu kami masukkan juga untuk penggalangan intelijen untuk menciptakan kondisi aman, tidak pada pelaksanaan hari-H saja,” papar Tito.

Menurutnya, semakin cepat dana ditransfer ke aparat keamanan, maka langkah-langkah untuk pengamanan Pilkada bisa segera dilakukan. Meski demikian, dana reguler dapat digunakan sementara jika pencairan NPHD terkendala.

”Akan tetapi, ini ada even khusus yang penting, dan undang-undang menyatakan dibiayai oleh APBD. Kenapa tidak ada sumber yang lain bisa dimanfaatkan?” ujar Tito.

Mantan Kepala BNPT ini juga mendorong pimpinan TNI/Polri di daerah untuk berkoordinasi dengan pemda setempat dalam mengajukan proposal NPHD pengamanan, agar kepala daerah dapat segera melakukan evaluasi dan menandatangani perjanjian tersebut.

”Ini jangan sampai berlarut-larut sampai uangnya dipakai untuk lain-lain seperti pendidikan atau kesehatan, karena kita tidak tahu,” tandas Tito.