Waduh! Dua Juta KTP Tidak Aktif Tapi Masih Dapat Bansos Rutin

Murianews, Semarang – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI, Agus Jabo Priyono, mengungkapkan terdapat 10 juta Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak aktif di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 2 juta KTP masih tercatat menerima bantuan sosial (bansos) secara rutin.

”Total penduduk Indonesia mencapai 285 juta jiwa, dan ada sekitar 10 juta KTP yang tidak aktif. Dari jumlah itu, sebanyak 2 juta masih menerima bansos. Hal ini perlu segera diverifikasi,” ujar Agus saat memimpin rapat koordinasi di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah, Senin (24/2/2025).

Menanggapi temuan ini, Kementerian Sosial (Kemensos) pun akan melakukan verifikasi lapangan guna memperbarui data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini bertujuan memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran.

Agus menjelaskan, kemungkinan besar pemilik KTP yang tidak aktif tersebut sudah meninggal dunia, berpindah tempat tinggal, atau merupakan pekerja migran di luar negeri.

”Kami akan cek langsung ke lapangan. Bisa jadi mereka adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang domisilinya di luar negeri, bisa juga sudah meninggal atau pindah tempat. Kami ingin memastikan agar data ini bersih dan bansos tersalurkan dengan benar,” jelasnya.

Saat ini, angka kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,57 persen atau setara dengan 24,06 juta penduduk.

Dari jumlah tersebut, 52,45 persen berada di Pulau Jawa, dengan 14,12 persen di antaranya tinggal di Jawa Tengah. Jawa Tengah sendiri menempati peringkat ketiga daerah termiskin setelah Jawa Timur dan Jawa Barat.

verifikasi data...

Agus menegaskan, verifikasi data ini akan menggunakan DTSEN, yang merupakan penggabungan dari tiga basis data, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

”Sebelumnya, DTKS digunakan oleh Dinas Sosial, Regsosek adalah data milik Badan Pusat Statistik (BPS), dan P3KE digunakan BKKBN. Kini, dengan DTSEN, semua kementerian dan pemerintah daerah wajib mengacu pada satu data ini,” tegasnya.