”Jangan sampai rekrutmen Sekolah Rakyat ini diwarnai KKN,” tegas Mensos dikutip dari Antara, Selasa (29/4/2025).
Gus Ipul juga mengingatkan para panitia dan penyelenggara untuk tidak melakukan pelanggaran prosedur dalam bentuk apapun. Menurutnya, gagasan Sekolah Rakyat lahir dari upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan dari kepala daerah terhadap proses rekrutmen calon siswa dan siswi agar berjalan transparan dan adil.
”Kepala daerah untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan rekrutmen calon siswa dan siswi Sekolah Rakyat agar tidak ada praktik KKN, atau bentuk kecurangan apa pun dalam pelaksanaannya,” lanjutnya.
Mensos menegaskan, penerimaan calon siswa dan siswi Sekolah Rakyat harus mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang masuk dalam Desil 1, yaitu kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi terendah.
Ia juga menekankan bahwa pendaftaran siswa dibatasi sesuai dengan wilayah sekolah.
”Misal, Sekolah Rakyatnya di Kota Padang, maka siswa dari kabupaten atau kota lain tidak boleh mendaftar di Kota Padang,” jelasnya.
Presiden Prabowo ....
Murianews, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memberikan peringatan keras agar proses penerimaan dan pelaksanaan Sekolah Rakyat bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
”Jangan sampai rekrutmen Sekolah Rakyat ini diwarnai KKN,” tegas Mensos dikutip dari Antara, Selasa (29/4/2025).
Gus Ipul juga mengingatkan para panitia dan penyelenggara untuk tidak melakukan pelanggaran prosedur dalam bentuk apapun. Menurutnya, gagasan Sekolah Rakyat lahir dari upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan dari kepala daerah terhadap proses rekrutmen calon siswa dan siswi agar berjalan transparan dan adil.
”Kepala daerah untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan rekrutmen calon siswa dan siswi Sekolah Rakyat agar tidak ada praktik KKN, atau bentuk kecurangan apa pun dalam pelaksanaannya,” lanjutnya.
Mensos menegaskan, penerimaan calon siswa dan siswi Sekolah Rakyat harus mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang masuk dalam Desil 1, yaitu kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi terendah.
Ia juga menekankan bahwa pendaftaran siswa dibatasi sesuai dengan wilayah sekolah.
”Misal, Sekolah Rakyatnya di Kota Padang, maka siswa dari kabupaten atau kota lain tidak boleh mendaftar di Kota Padang,” jelasnya.
Presiden Prabowo ....
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana peresmian 53 sekolah rakyat dalam tiga bulan ke depan.
Presiden berharap sekolah-sekolah ini dapat menjadi salah satu upaya memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat setiap tahunnya.
”Jadi kita dengan ini, kita hendak memutus mata rantai kemiskinan. Anak orang kurang mampu, anak orang miskin tidak boleh miskin,” kata Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kantor Presiden Istana Merdeka, Jakarta pada 21 Maret 2025.
Presiden juga menjelaskan, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan akan dibangun di daerah dengan kantong-kantong kemiskinan.
”Kita harap tiap tahun 200 (sekolah rakyat) sehingga dalam lima tahun, kita minimal akan punya satu sekolah berasrama di tiap kabupaten dan itu harus di tempat-tempat di mana terdapat kantong-kantong kemiskinan,” ujarnya.
