Update Pembangunan Sekolah Rakyat di Grobogan, Dinas Infokan Ini

Murianews, Grobogan – Update pembangunan Sekolah rakyat di Grobogan, Jawa Tengah sampai di sini. Pembangunan sekolah rakyat Grobogan itu segera dibangun di Desa Mojorebo, Kecamatan Wirosari, Grobogan.

Bukan ditangani Dinas Pendidikan secara langsung, namun program ini akan berada di Dinas Sosial. Sebab, Sekolah rakyat akan dikhususkan bagi siswa miskin.

Sekretaris Dinsos Grobogan Muhadi menjelaskan, saat ini pihaknya baru melakukan pengusulan proposal. Selain itu, pihaknya juga tengah melengkapi data terkait program itu.

”Baru usulan proposal dan kelengkapan data dukung,” katanya, Selasa (22/4/2025).

Dia menambahkan, sejauh ini belum ada kendala berarti terkait proses pengurusan Sekolah rakyat Grobogan. Pihaknya pun berharap seluruh prosesnya nanti lancar sampai akhir.

Meski begitu, Muhadi mengaku belum tahu kapan Sekolah rakyat akan diluncurkan. Pihaknya masih menunggu dari pihak pemerintah pusat.

”Masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian,” imbuhnya.

Sekda Grobogan Anang Armunanto sebelumnya menyebut lokasi pembangunan SR yang diusulkannya yakni di sebuah desa di Kecamatan Wirosari karena luas minimal untuk pembangunan SR minimal lima hektare.

”Syaratnya yang ada tanah seluas lima hektare di satu tempat. Sehingga kita usulkan, rencananya tanah kita di Wirosari, di Desa Mojorebo,” ujar Anang. 

Di Daerah Pinggiran... 

Menurut Anang, tidak masalah jika SR berada di daerah pinggiran, atau bukan di perkotaan di kawasan Purwodadi. Dijelaskannya, justru dari daerah pinggiran nanti akan menjadi pusat ekonomi baru. 

”Tidak apa-apa. Kalau jadi, buka pengembangan baru. Biar pusat-pusat pertumbuhan muncul di pinggir,” katanya.   

Lebih lanjut, Anang menjelaskan, dari informasi yang diterimanya, SR nantinya akan menampung anak miskin. Nantinya, para siswa juga akan diberikan fasilitas untuk boarding atau menginap seperti pesantren. 

”Sesuai dengan informasinya begitu (asrama, red). Ini kan untuk menampung warga miskin, jadi pemerintah mau membebaskan warga miskin,” jelas dia.

Sekda Anang menjelaskan, kebijakan tersebut sepenuhnya dari pemerintah pusat. Karenanya, dirinya pun tidak mengetahui alasan mengapa pemerintah tidak memilih mengembangkan sekolah yang sudah ada. 

Editor: Anggara Jiwandhana