Murianews, Jakarta – Pemerintah memastikan penanganan pascamusibah robohnya Musala Pondok Pesantren atau Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, menjadi prioritas darurat nasional.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyatakan pembangunan ulang gedung ponpes akan dibiayai sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PU.
”Insya Allah cuma dari APBN ya. Cuma kan ini kondisi darurat, yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk,” kata Dody dikutip dari Kompas.com, Kamis (9/10/2025).
Meski anggaran utama berasal dari negara, Dody menyebut pemerintah tetap membuka peluang jika ada pihak swasta yang ingin memberikan bantuan serupa.
Sebagai tindak lanjut jangka pendek dan untuk mencegah terulang insiden di Sidoarjo (29/09/2025), Kementerian PU telah membuka layanan hotline konsultasi keandalan bangunan gedung bagi masyarakat dan pengelola ponpes.
Layanan ini dapat diakses melalui nomor telepon 158 (hari kerja) atau WhatsApp Center di 0815 10000 158. Konsultasi yang disediakan mencakup dua jenis utama, yakni konsultasi keandalan bangunan dan konsultasi pengurusan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Dalam jangka menengah, Kementerian PU akan melakukan sampling assessment keandalan bangunan ponpes hingga Desember 2025 di delapan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak, termasuk Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah. Sedikitnya 80 ponpes akan dijadikan sampel dalam kegiatan ini.
Kementerian PU juga menyiapkan dukungan renovasi dan rekonstruksi bagi pesantren dengan prioritas khusus, seperti bangunan berusia di atas 50 tahun, berisiko tinggi, menampung lebih dari 500 santri, atau dibangun tanpa tenaga kerja konstruksi bersertifikat.
