Realisasi Proyek Fisik di Jepara Kurang 14 Persen

Murianews, Jepara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, Jawa Tengah, akan segera menutup buku akhir tahun. Namun, sampai pertengahan Desember 2023 ini, masih ada 14 persen proyek fisik di Jepara yang belum terealisasi.

Sekda Jepara, Edy Sujatmiko menyatakan telah memerintahkan kepada seluruh dinas teknis segera merealisasikan proyek-proyek yang sudah dicanangkan. Dari 14 persen itu, jika dihitung dengan pendekatan uang, masih ada sekitar 17,5 persen anggaran daerah yang belum terserap.

“Tapi bukan berarti uangnya dikejar untuk dihabiskan. Kalau memang target kegiatannya sudah tercapai, berarti efisiensi anggaran,” kata Edy, Kamis (14/12/2023).

Misalnya, di Kecamatan Karimunjawa masih mencairkan 60 persen anggaran. Alasannya, ada anggaran bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkit Listrik tenaga disel (PLTD) yang tak lagi dicairkan, karena beralihnya sumber energi ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Selain itu, ada anggaran rencana pelebaran embung Legon Lele yang tidak jadi dibayarkan, karena ada persoalan pada pemilik tanah.

Terlepas dari realisasi proyek fisik itu, Edy menyebut proyek kegiatan kontruksi yang ditenderkan akan menjadi penyimbang efisiensi keuangan terbesar dalam APBD Kabupaten Jepara tahun 2023.

Dipaparkan, ada 103 paket dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp102,5 miliar. Setelah ditenderkan, terang Edy, total nilai kontraknya menjadi sebesar Rp93.4 miliar.

“Ada 103 paket kegiatan (konstruksi). Selisih HPS dengan kontrak sebesar Rp 9 miliar atau 8,84 persen,” sebut Edy.

Menurut Edy, angka itu jauh di atas efisiensi kontrak pengadaan barang sebesar Rp105 juta dan kontrak jasa atau konsultasi yang totalnya Rp4,3 juta. Sedangkan total efisiensi nontender sebesar Rp749 juta yang terdiri dari kegiatan konstruksi, pengadaan barang, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.

Editor: Budi Santoso