3.718 Peserta BPJS PBPU di Jepara Dicoret
Faqih Mansur Hidayat
Senin, 29 Januari 2024 19:13:00
Murianews, Jepara – Sebanyak 3.718 peserta BPJS Kesehatan yang masuk dalam peserta bukan penerima upah atau bukan pekerja (PBPU/BP) di Kabupaten Jepara dicoret mulai tahun ini.
Untuk diketahui, program PBPU/BP merupakan bantuan pembiayaan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) yang didaftarkan pemerintah sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas III.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinsospermades Jepara, Edy Marwoto menyampaikan, sebelum penghapusan kepesertaan PBPU/BP, pihaknya lebih dulu melakukan verifikasi. Hasilnya, banyak data peserta yang terindikasi tidak valid dan layak dihapus.
”Seperti karena alamat tempat tinggalnya tidak ditemukan. Ada juga yang sudah meninggal dunia. Ada lagi yang sudah pindah tempat tinggal,” kata Edy, Senin (29/1/2024).
Selain masalah-masalah itu, lanjut Edy, Dinsospermades terpaksa melakukan penghapusan penerima PBPU/BP karena pekerjaan yang bersangkutan tidak sesuai. Seperti sudah tercatat sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
”Kenapa ini bisa terjadi, mungkin saat dilakukan pendataan awal, yang bersangkutan pekerjaannya belum PNS. Tahun lalu kan, banyak penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, red),” ungkap Edy Marwoto.
Berdasarkan informasi yang diterima Murianews.com, penjelasan terkait PBPU/BP itu juga dikaitkan dengan isu penghapusan bantuan rawat inap di rumah sakit bagi warga miskin.
Di mana Pemkab Jepara membantu pasien miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS, dibantu biaya rawat inap sebesar Rp 10 juta. Edy menegaskan program tersebut tidak dihapus. Melainkan hanya dievaluasi.
Evaluasinya antara lain, anggaran untuk program tersebut pada 2024 ini sudah ludes. Anggarannya digunakan untuk membayar kekurangan pembiayaan program rawat inap tahun 2023 lalu.
Edy Marwoto memastikan, program bantuan pembiayaan rawat inap untuk warga miskin tidak dihapus. Meski begitu, program tersebut akan dievaluasi.
”Dipastikan tidak dihapus. Masih ada tapi dievaluasi. Tahun lalu itu anggaran yang tersedia Rp 9 miliar, tapi habisnya Rp 18 miliar. Tahun ini dianggarkan lagi Rp 9 miliar. Tapi itu buat menutup kekurangan tahun lalu. Tahun ini sisanya hanya sekitar Rp 100 jutaan saja,” pungkas Edy.
Murianews, Jepara – Sebanyak 3.718 peserta BPJS Kesehatan yang masuk dalam peserta bukan penerima upah atau bukan pekerja (PBPU/BP) di Kabupaten Jepara dicoret mulai tahun ini.
Untuk diketahui, program PBPU/BP merupakan bantuan pembiayaan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) yang didaftarkan pemerintah sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas III.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinsospermades Jepara, Edy Marwoto menyampaikan, sebelum penghapusan kepesertaan PBPU/BP, pihaknya lebih dulu melakukan verifikasi. Hasilnya, banyak data peserta yang terindikasi tidak valid dan layak dihapus.
”Seperti karena alamat tempat tinggalnya tidak ditemukan. Ada juga yang sudah meninggal dunia. Ada lagi yang sudah pindah tempat tinggal,” kata Edy, Senin (29/1/2024).
Selain masalah-masalah itu, lanjut Edy, Dinsospermades terpaksa melakukan penghapusan penerima PBPU/BP karena pekerjaan yang bersangkutan tidak sesuai. Seperti sudah tercatat sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
”Kenapa ini bisa terjadi, mungkin saat dilakukan pendataan awal, yang bersangkutan pekerjaannya belum PNS. Tahun lalu kan, banyak penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, red),” ungkap Edy Marwoto.
Berdasarkan informasi yang diterima Murianews.com, penjelasan terkait PBPU/BP itu juga dikaitkan dengan isu penghapusan bantuan rawat inap di rumah sakit bagi warga miskin.
Di mana Pemkab Jepara membantu pasien miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS, dibantu biaya rawat inap sebesar Rp 10 juta. Edy menegaskan program tersebut tidak dihapus. Melainkan hanya dievaluasi.
Evaluasinya antara lain, anggaran untuk program tersebut pada 2024 ini sudah ludes. Anggarannya digunakan untuk membayar kekurangan pembiayaan program rawat inap tahun 2023 lalu.
Edy Marwoto memastikan, program bantuan pembiayaan rawat inap untuk warga miskin tidak dihapus. Meski begitu, program tersebut akan dievaluasi.
”Dipastikan tidak dihapus. Masih ada tapi dievaluasi. Tahun lalu itu anggaran yang tersedia Rp 9 miliar, tapi habisnya Rp 18 miliar. Tahun ini dianggarkan lagi Rp 9 miliar. Tapi itu buat menutup kekurangan tahun lalu. Tahun ini sisanya hanya sekitar Rp 100 jutaan saja,” pungkas Edy.
