Pilkada Jepara 2024
Wiwit-Hajar Ragukan Program Insentif Guru dari Gus Nung-Iqbal Bejeu
Faqih Mansur Hidayat
Minggu, 27 Oktober 2024 22:21:00
Murianews, Jepara – Pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Jepara nomor urut 1, Nuruddin Amin-Mochammad Iqbal (Gus Nung-Iqbal Bejeu) menjanjikan insentif bagi guru keagamaan dalam debat Pilkada Jepara 2024. Namun, program itu diragukan untuk bisa terealisasi oleh pasangan nomor urut 2, Witiarso Utomo-Muhammad Ibnu Hajar (Wiwit-Hajar).
Dalam debat terbuka itu, Gus Nung menyebut akan memberikan insentif bagi guru-guru keagamaan. Seperti guru diniyah, TPQ, madrasah maupun guru keagamaan non muslim. Tak hanya itu, juga guru PAUD, TK maupun guru swasta yang belum bersertifikasi. Nilainya Rp 500 ribu per bulan.
Menurut Gus Nung, insentif itu layak diberikan karena mereka, terutama pesantren, yang telah nyata memberikan pengabdian bagi bangsa. Tak hanya mentransfer ilu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter anak bangsa.
“Selama ini sangat terpikirkan. Nyaris tidak tersentuh oleh pemerintah. Kami merencanakan, akan memberikan insentif Rp 500 ribu per bulan untuk yang belum bersertifikasi,” sebut Gus Nung.
Gus Nung mencatat ada sekitar 10 ribu guru-guru keagamaan yang perlu mendapatkan insentif. Dia menilai, anggaran pemerintah daerah masih cukup untuk melaksanakan program tersebut.
Rencana tersebut diragukan oleh Hajar. Menurutnya akan sulit direalisasikan. Pasalnya, menurut data Disdikpora Kabupaten Jepara, jumah guru sebanyak 17.634. Artinya, setiap tahun akan membutuhkan anggaran sebesar Rp 104 miliar. Menurutnya itu akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
”Jadi itu melebih beban belanja aturan (belanja pegawai), melebihi 30 persen. Padahal APBD kita masih defisit,” jelas Hajar.
Menjawab keraguan itu, Gus Nung menganggap bahwa kebijakan tersebut tergantung pada political will atau pengambilan kebijakan pemimpin. Gus Nung menyebut bahwa insentif itu akan diambilkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jumlahnya lebih dari Rp 400 miliar.
”Saya kira sangat mungkin itu dikover dari PAD. Itu tinggal political will-nya bupati,” jelas Gus Nung.
Editor: Dani Agus



